Makassar, pada hari kamis (07/1) bertempat di gedung E Fort Rotterdam Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan penyerahan SK kepada Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan Publikasi. Penyerahan SK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPCB Prov. Sulsel, Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum kepada Anggi Purnamasari, S.S., M.Hum. Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan Publikasi dibentuk seiring dengan penetapan Zona Integritas (ZI) BPCB Prov Sulsel menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), berdasarkan prinsip pelayanan publik (Menpan No. 63 tahun 2003) dan ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Program inovasi yang diusung oleh Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan Publikasi, adalah perbaikan SOP, pelayanan publik berbasis digital dan sosialisasi kepada petugas pelayanan publik. Perubahan terhadap SOP pelayanan publik bertujuan untuk memangkas waktu pelayanan, mempermudah pemanfaatan Cagar Budaya atau BMN BPCB Prov. Sulsel, memperketat jobdesk dari petugas dan mengubah sistem pengajuan pemanfaatan Luring (offline) menjadi Daring (online).
Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, Kelompok Kerja Pelayanan Publik dan Publikasi akan mewujudkan pelayanan prima yang transparan melalui sop terbaru. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan diberikannya pelatihan kepada petugas pelayanan publik. Mempermudah izin pemanfaatan, mengefektifkan waktu pelayanan, dan mengakomodasi kemudahan akses informasi publik melalui media online.
