Sejarah

0
339

Penanganan kepurbakalaan di Indonesia, berawal dari pembentukan suatu komisi non pemerintah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bernama “Nederlandsch Indie Voor Oudheikundig Onderzoek op Java en Madura” dengan wilayah kerja Jawa dan Madura yang berkedudukan di Jakarta.

1913. Pada 14 Juni 1913 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 yang menyatakan resminya didirikan lembaga khusus yang menangani permasalahan kepurbakalaan yang bernama Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie. Lembaga ini menangani wilayah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan bagian timur wilayah Hindia Belanda.

1942. Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie pada masa pemerintahan Jepang kemudian berganti menjadi Jawatan Urusan barang-Barang Purbakala yang berkantor di Prambanan, Yogyakarta.

1945. Oudheidkundige Dients dijalankan kembali oleh Belanda yang dipimpin oleh V. R. Van Romant dengan memindahkan pusat kegiatan di Makassar. Kantor cabang di Makassar dipimpin oleh J. C. Krijgsman yang dibantu oleh ahli prasejarah Van Heekeren. Selanjutnya 1950 dipindahkan ke Bali

1951. Jawatan Purbakala diubah menjadi Dinas Purbakala di bawah Jawatan Kebudayaan Departemen Pengajaran dan Kebudayaan (P.P. dan K).

1956. Dinas Purbakala diubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K.

1973. LPPN memiliki kantor cabang di Prambanan, Jawa Tengah; Mojokerto, Jawa Timur; Gianyar, Bali dan Ujungpandang, Sulawesi.

1975. LPPN dibagi menjadi 2 cabang, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, yang sekarang bernama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, di daerah disebut dengan Balai Arkeologi; kedua, Direktorat Sejarah dan Purbakala, di daerah disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

2002. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

2012. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang sebelumnya dibawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

2015. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar namanya diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan berkantor di Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) sejak awal pembentukannya, tahun 1973.

TINGGALKAN KOMENTAR