Beranda blog

Perayaan Warisan Budaya Takbenda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

0

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan DIY, telah dilaksanakan Perayaan Warisan Budaya Takbenda Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus membuka kegiatan Sidang Penetepan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2022 yang  akan disidangkan pada tanggal 27 September – 1 Oktober 2022, bertempat di Hotel Alana, Yogyakarta.

Kegiatan Perayaan Warisan Budaya Takbenda Daerah Istimewa Yogyakarta ini Kegiatan bertujuan antara lain membuka Perayaan WBTB Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemberian sertifikat penetapan WBTB Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia pada tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Wakil gub DIY Sri Paduka Pakualam X, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemdikbudristek RI Judi Wahjudin, mewakili Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek RI, Walikota dan Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim ahli WBTB, dan Pemangku Kepentingan.

Dian Lakshmi Pratiwi, S.S. selaku Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY menuturkan, “WBTB meliputi tradisi atau ekspresi hidup, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik-praktik sosial, adat istiadat, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktik mengenai alam dan semesta, serta pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Perayaan WBTB telah rutin dilaksanakan tiap tahunnya oleh pemerintah DIY, yaitu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. Perayaan kali ini terasa istimewa karena DIY dipilih menjadi tuan rumah sidang penetapan WBTB Indonesia. Untuk tahun ini, perayaan WBTB dilaksanakan dengan menggelar “Pameran Poster WBTB Yogyakarta Pusaka Inspirasi Indonesia tahun 2022” di sepanjang Jalan Malioboro hingga Titik 0 KM”.

Pada saat penyerahan sertifikat WBTB kepada 26 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai WBTB pada tahun 2021. Sertifikat Penetapan WBTB diterima oleh perwakilan masing-masing wilayah dan diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Judi Wahjudin .

Usai penyerahan Judi Wahjudin mengatakan penetapan ini sebagai upaya mengumpulkan sumber daya budaya sebagai aset bangsa. “Penetapan ini maknanya sebenernya tidak hanya kehadiran pemerintah dalam rangka melindungi WBTb tetapi disini juga kami mencoba mengumpulkan sumber daya budaya sebagai aset bangsa.

Selanjutnya Judi Wahjudin mengungkapkan banyak manfaat yang bisa didapat dalam penetapan WBTb ini. Manfaat itu melingkupi bidang pendidikan hingga bidang wisata. “Karena melalui data-data yang valid kita bisa mendukung dunia pendidikan, misalnya dengan muatan lokal, atau penguatan pendidikan karakter, bisa juga dijadikan data atau sumber penelitian. Bisa juga dijadikan inspirasi untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan termasuk untuk wisata budaya dan diplomasi budaya,” tambahnya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga menambahkan “menyebut tak mudah mendapatkan sertifikat WBTb. Banyak sekali rangkaian proses yang harus dijalani. Untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah, dalam arti harus ada proses sendiri yang mau kita usulkan itu produk makin lama ke belakang sebetulnya makin susah mencari asal usulnya. Tapi ketentuan-ketentuan seperti itu kan harus bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi ya, sebetulnya produk itu ada biar pun bisa kita lihat tapi tidak mudah untuk bisa dijelaskan asal usulnya”.

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

  

Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda 2022

0

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Tahun 2022.  Kegiatan yang dilaksanakan hybrid sedari tanggal 27 September s.d. 1 Oktober 2022 di Yogyakarta ini diikuti oleh 34 dinas provinsi beserta kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan di seluruh Indonesia.

Tahun ini penyelenggaraan Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kerja sama antara Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemdikbudristek dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 718 usulan dari 34 provinsi.  Setelah melalui serangkaian penilaian oleh Tim Ahli WBTb, usulan yang akan disidangkan sejumlah 203 usulan warisan budaya dari 32 provinsi, sementara provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat tidak dapat melanjutkan ke tahap sidang penetapan dikarenakan tidak adanya tindak lanjut atas catatan perbaikan usulan yang diberikanoleh Tim Ahli WBTb.  

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan , Judi Wahjudin yang mewakili Direktur Pelindungan Kebudayaan pada pembukaan acara sidang mengatakan bahwa usulan-usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ini nantinya akan di review oleh tim ahli WBTb berdasarkan format yang ada dan saya harapkan bisa saling sinergi antara tim ahli dan bapak-ibu di daerah untuk mengawal bersama sesuai dengan yang diharapkan terkait usulan yang diajukan oleh daerah. Namun yang perlu diperhatikan dan difikirkan bersama adalah tindak lanjut dan rencana aksi setelah penetapan ini, bagaimana warisan budaya ini tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Lebih jauh, Judi Wahjudin juga mengungkapkan bahwa warisan budaya baik yang telah dicatat ataupun ditetapkan, diharapkan dapat masuk dalam pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai sumber pembelajaran kebudayaan. Para pemangku kepentingan di daerah dapat melakukan inventarisasi dengan membuat pangkalan data yang nantinya akan bersinergi dengan data pokok kebudayaan sebagai upaya perlindungan. “Kita berharap bahwa kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan program berkelanjutan yang akan mendukung keberhasilan dari Program Pemajuan Kebudayaan” tutupnya.

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Cendera Mata pada Sarasehan G20 Bidang Kebudayaan

0

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak para delegasi G20 bergabung dalam kegiatan Sarasehan bersama peserta Pekan Konsolidasi Tenaga Budaya (PeKaT) dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) serta masyarakat di Kawasan Borobudur, Magelang, pada hari Minggu (11/09).

Kegiatan sarasehan yang digagas oleh Dirjen Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dalam kegiatan sarasehan ini para delegasi menerima cendera ramata berupa batik ketika akan memasuki area Pendopo Balkondes Ngargogondo.

Batik yang merupakan warisan budaya dari Indonesia serta yang telah di lukis dengan motif bunga menjadikan gambaran bahwa bunga memberi keindahan dan nikmat jika dipandang. Walaupun dimanapun bunga tumbuh pasti akan tetap indah. Filosofi itu menjadi tuntunan manusia dalam kehidupan agar senantiasa memberi keindahan dimanapun berada. Setelah menerima cinderamata berupa batik kemudian para delegasi berkeliling untuk melihat dan menikmati potensi-potensi budaya di Kawasan Borobudur yang dipamerkan di halaman lokasi. Banyak potensi  budaya yang dipamerkan disana dengan kajian Lapangan Analisis Ekosistem OPK yang termasuk dalam tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kawasan Cagar Budaya Nasional Borobudur yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Kegiatan ini ditutup dengan para delegasi yang diajak untuk berpartisipasi dalam permainan tradisional  salah satunya gangsing. Para delegasi juga mendapatkan  cendera mata dari masyarakat muda di Kawasan Borobudur berupa klenting, sebuah kendi tanah liat yang digunakan untuk mengambil dan menampung air. Cendera mata tersebut menyimbolkan pesan ajakan untuk memelihara dan menjaga sumber air demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Kontributor : Dokumentasi dan Publkasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Diseminasi Rencana Pelindungan OPK di KCBN Borobudur

0

Magelang – Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Borobudur adalah Kawasan yang menyandang status penting, yaitu Warisan Dunia, Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, Kawasan Strategis Nasional, dan terakhir sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas Nasional. Pengembangan KCBN Borobudur yang cepat perlu diimbangi dengan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kawasan sekitar Borobudur untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung pengembangan KCBN Borobudur itu sendiri. Dalam upaya Pelindungan OPK, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan Penyusunan Rencana Pelindungan OPK di KCBN Borobudur.

Rencana Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan yang lebih baik akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk talkshow Hasil Pendataan Objek Pemajuan Kebudayaan di Borobudur secara daring dan luring serta hasil Diseminasi kajian Borobudur dalam Rangka Rencana Pelindungan OPK.

Pelaksanaan Diseminasi ini mendapatkan momentum yang tepat dengan diadakannya acara internasional yang disebut Presidensi Group of 20 (G20). Tahapan dari G20 adalah Rapat tingkat menteri mengenai Kebudayaan yang dilaksanakan di Kawasan candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Selain Candi Borobudur, di kawasan Candi Borobudur terdapat Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dimiliki oleh masyarakat. OPK tersebut memiliki peran penting di masyarakat dan menarik untuk disajikan pada saat G20 sebagai warisan budaya takbenda di Indonesia. Memperkenalkan OPK di kawasan Borobudur ini perlu dilaksanakan untuk memperlihatkan kayanya indonesia dan menjadi jalan melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan Objek Pemajuan kebudayaan.

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Menuju Terbitnya Regulasi Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

0

Jakarta – Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melaksanakan diskusi kelompok terpumpun atas Rancangan Peraturan Mendikbudristek tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pada 7 September 2022 di Jakarta. 

Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dan usulan untuk pengayaan rancangan peraturan yang akan dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan register nasional cagar budaya di dalam maupun di luar negeri.  Penyusunan rancangan peraturan ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, sehingga perlu disusun peraturan turunan yang dapat menguraikan dan memperjelas tiap-tiap pasal mengenai penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya. 

Direktur Pelindungan Kebudayaan, Irini Dewi Wanti mengatakan bahwa pedoman ini tidak saja akan jadi rujukan oleh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, namun juga oleh pihak yang memiliki keterkaitan dan beririsan dengan cagar budaya.  “Regulasi ini berimplikasi untuk masa depan dan berlaku sepanjang undang-undang yang memayunginya juga masih berlaku” tambahnya di sela-sela menutup acara.

Peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan register nasional cagar budaya ini memuat tujuh poin yang terintegrasi dan berkaitan, yaitu Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pemeringkatan, Pencatatan, Penghapusan, hingga Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.  Pendaftaran, merupakan upaya Pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap objek yang telah didaftarkan untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya, Penetapan, yaitu pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya; Pencatatan, terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya;  Pemeringkatan, dilakukan berdasarkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;  Penghapusan, terhadap objek yang telah ditetapkan status Cagar Budayanya dalam Register Nasional hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Pemerintah;  dan, pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Rancangan Peraturan Mendikbudristek tentang Penyelenggaraan Register Nasional ini melibatkan narasumber yang sejak awal dilibatkan untuk menyusun rancangan peraturan, antara lain Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, Marsis Sutopo; Ketua Perkumpulan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Wiwien Djuwita; Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta, Gatot Ghautama; dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI, Bagus Prasetyo.  Hadir pula dalam urun rembuk, perwakilan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Banten, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Hukum Kemdikbudristek.  Peraturan ini ditargetkan dapat terbit dan disahkan di tahun 2022 sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia.

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Pemasangan Tanda Pelindungan Umum Hukum Humaniter Pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan

0

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kemdikbudristek RI melaksanakan pelaporan tugas dalam rangka hasil kunjungan lapangan koordinasi pemasangan tanda pelindungan umum Hukum Humaniter Internasional di Borobudur dan Prambanan yang berlangsung pada 31 Agustus–2 September 2022. Kegiatan ini menindaklanjuti surat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Nomor B-2572/HK.02.02/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Status Pelindungan Pada Cagar Budaya di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 yang mana dalam konvensi tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan penandaan (marking) terhadap benda-benda budaya yang dimiliki sebagai bagian dari bentuk penghormatan Hukum Humaniter Internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memastikan tanda pelindungan yang ada di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku, maka Ditjen Kebudayaan secara  bersama-sama dengan KemenkumHAM c.q. Ditjen Administrasi Hukum Umum c.q. Dit Otoritas Pusat Hukum Internasional, Kemenko Polhukam C.q. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM c.q. Asdep Koordinasi Bidang Hukum Internasional bertindak sebagai anggota tim PANTAP Hukum Humaniter Internasional perlu melakukan penggantian tanda pelindungan khusus menjadi tanda pelindungan umum pada kawasan candi yang dimaksud. Penggantian tanda pelindungan dari khusus menjadi umum telah dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya dalam hukum internasional.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait  bersama dengan PANTAP Hukum Humaniter. Sebagai langkah lanjutan, tim juga menyiapkan persyaratan register yaitu logo perlindungan khusus yang terdaftar dan disetujui dalam  international register of cultural property under special protection. Kegiatan ini akan dipimpin oleh KemenkoPolhukam. Sejauh ini belum ada pendaftaran dan penerimaan untuk hal tersebut. Dirjen Kebudayaan juga didorong untuk segera menyiapkan instrumen hukum nasional pelindungan benda budaya dalam masa damai dan konflik bersenjata dalam rangka persiapan ratifikasi Protokol 2 (pelindungan yang dipertinggi).

Komtributor: Aryudhi Saputra
Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Penyunting Naskah: Dokumentasi dan Publikasi
Direktorat Pelindungan Kebudayaan

kajian lapangan zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran

0

Sejak tahun 1934, ketika Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald menggegerkan dunia dengan penemuan fosil dan artefak manusia purba di Sangiran, Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran menjadi salah satu pusat penelitian kehidupan manusia purba di Indonesia. Tidak hanya manusia, namun juga lingkungan hidup di sekitarnya seperti flora dan fauna yang hidup berdampingan di masa itu. Manusia pada saat itu telah memanfaatkan kekayaan alam untuk bertahan hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya alat-alat batu yang tersebar di Situs Sangiran.

Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran diketahui memiliki empat formasi yang menjadi representasi kehidupan manusia purba. Berdasarkan yang tertua, formasi tersebut diurutkan menjadi: Formasi Kalibeng, Formasi Pucangan, Formasi Kabuh, dan Formasi Notopuro. Formasi Kalibeng dibuktikan dengan lapisan batu gamping dan lempung. Formasi ini diduga merupakan endapan laut sebelum manusia dapat menempati wilayah tersebut. Sehingga, di formasi ini masih steril dari sisa-sisa kehidupan manusia.

Selanjutnya, litologi lempung hitam Formasi Pucangan yang sudah mulai dihuni oleh manusia. Formasi ini diperkirakan berusia 1,7 juta tahun yang lalu sampai 900 ribu tahun yang lalu. Pada lapisan ini ditemukan fosil manusia Homo erectus, fosil fauna berupa Bovidae dan Cervidae, serta berbagai mikro biota yang hidup di kehidupan rawa.

Lalu, ada Formasi Kabuh yang terletak di atas Formasi Pucangan. Litologi formasi ini berupa pasir, kerikil, dan batu tuff yang tersusun secara silang siur, menandakan adanya indikasi kehidupan sungai di formasi ini. Formasi ini juga merupakan hasil erupsi gunung api sekitar 700 ribu sampai 250 ribu tahun yang lalu. Formasi ini memiliki kekayaan temuan dibandingkan formasi-formasi lainnya.  Homo erectus tibilik diduga sudah mendiami formasi ini beserta fauna-fauna di sekitarnya dan telah mengalami perkembangan budaya yang lebih pesat dibanding formasi sebelumnya.

Formasi termuda, yaitu Formasi Notopuro merupakan pengendapan material vulkanik. Jika di Formasi Kabuh terjadi indikasi adanya sungai, maka di formasi ini diperkirakan sungai tersebut sudah tertutupi oleh material piroklastik seperti kerikil dan abu dari letusan Gunung Lawu. Di formasi ini terjadi perubahan lingkungan hidup yang tadinya sungai menjadi lahan terbuka berupa stepa. Tidak ditemukan fosil manusia di formasi ini, karena diduga manusia sudah berpindah ke aliran Sungai Bengawan Solo di sebelah timur. Namun, masih ditemukan fosil fauna yang artinya fauna masih mendiami formasi ini.

kekayaan bukti kehidupan manusia di masa lalu ini lah, diperlukan upaya untuk melindungi kandungan yang ada di dalamnya. Salah satu upaya untuk melindungi situs ini yang dilakukan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan adalah penyusunan kajian sistem zonasi. Zonasi dibuat untuk melindungi dan mengatur penggunaan kawasan cagar budaya agar senantiasa lestari serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Tak terkecuali untuk Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran di Jawa Tengah.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan mulai tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2022 melakukan kajian lapangan zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran. Kajian zonasi merupakan tindaklanjut dari penetapan Satuan Geografis Sangiran sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 019/M/2015. Kajian lapangan ini melibatkan tim dari BPSMP (Balai Pelestarian Situs Manusia Purba) Sangiran serta narasumber di bidang arkeologi, planologi, dan antropologi, yaitu: Prof. Harry Widianto (palaeontologi), Yunus Arbi (arkeologi), Firman (planologi), dan Masdar Farid (antropologi). Kemudian membentuk beberapa tim dalam kajian lapangan ini, antara lain: tim arkeologi menyusuri batas delineasi kawasan cagar budaya, tim antropologi melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan planologi melakukan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah setempat terkait tata ruang dan tata guna lahan.

Kajian lapangan ini menghasilkan penyepakatan pembagian Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Sangiran menjadi tiga zona, yaitu: Zona Inti, Zona Penyangga, dan Zona Pengembangan dengan luas mencapai 59,21 km2. Setelah tahap kajian lapangan dilakukan, selanjutnya merupakan tahap penyusunan draft kajian oleh masing-masing narasumber sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh ketika di lapangan.

Perlunya Sinergi Lintas Elemen Untuk Pengelolaan Situs Gunung Padang

0

Jawa Barat – Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek RI  baru-baru ini menggagas perlunya penyusunan Kajian Pengelolaan Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi pola pengelolaan Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya yang bermuara pada kepentingan masyarakat luas dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.  

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus hingga 3 September 2022 ini meliputi kunjungan lapangan ke Situs Gunung Padang, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah setempat, dan diskusi kelompok terpumpun dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar Gunung Padang.  Koordinasi dilakukan melalui kunjungan dan audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, Kantor Pertanahan/ATR BPN Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Kantor Kecamatan Campaka, dan Kantor Desa Karyamukti.  Kunjungan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi dan data yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan naskah.

Pada salah satu kunjungan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Iwan, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata menginformasikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), data kunjungan ke Situs Gunung Padang, dan program pengembangan destinasi wisata dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Data potensi objek, lokasi, jarak, dan keterjangkauan objek diperlukan untuk melihat kemungkinan apakah potensi-potensi yang ada di sekitar Gunung Padang dapat dijadikan satu sirkulasi kunjungan sehingga nantinya dapat mengurai arus kunjungan wisata ke Gunung Padang. Hal ini dinilai penting demi menjaga kelestarian Situs Gunung Padang.  Lebih jauh lagi Iwan menjelaskan bahwa saat ini Disbudpar sedang membangun aplikasi yang di dalamnya akan terdapat informasi pariwisata di Kabupaten Cianjur, termasuk fitur booking tiket daring. Dia juga menambahkan bahwa ada rencana pengelolaan Tradisi Karinding di sekitar Situs Gunung Padang sesuai dengan masukan masyarakat.  Tentu saja sinergi para pemangku kepentingan ini diperlukan demi kelestarian dan terlindunginya Situs Gunung Padang. 

Mengunjungi langsung Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang juga menjadi agenda pengumpulan data bahan naskah kajian.  Dalam kesempatan tersebut, tim kajian merumuskan rekayasa alur kunjungan wisatawan agar Situs Gunung Padang tetap terjaga kelestariannya dan meminimalisasi kerusakan di area situs. Kunjungan ini juga menyasar pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di lokasi,  identifikasi potensi destinasi lain di sekitar situs baik berupa destinasi wisata berbasis alam maupun budaya, dan survey kepada masyarakat setempat tentang  paradigma masyarakat terhadap Situs Gunung Padang dan bagaimana harapan mereka ke depan.

Penghujung kegiatan kunjungan ini adalah Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Situs Gunung Padang, yang diselenggarakan pada 1 September 2022. Beberapa usulan diberikan oleh peserta diskusi, salah satunya usulan oleh perwakilan budayawan mengenai pembentukan Badan Pengelola Situs Gunung Padang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam DKT yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut para undangan juga bertukar pikiran dan informasi terkait pengelolaan Situs Gunung Padang saat ini serta rencana-rencana ke depan. Subkelompok Kerja Warisan Budaya Dilindungi, Abi Kusno pada penutupan kegiatan menyampaikan harapan agar kegiatan seluruh pemangku kepentingan beserta komunitas dan masyarakat dapat bersinergi dalam pengelolaan Situs Gunung Padang sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat.

Muara kegiatan ini nantinya adalah terbitnya sebuah naskah akademik yang juga memuat rencana aksi sehingga harapannya bisa dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan naskah ini melibatkan 4 (empat) narasumber dari kalangan para ahli, yaitu Lutfi Yondri dari BRIN (ahli manajemen sumber daya budaya), Roby Ardiwidjaja dari BRIN (ahli bidang pariwisata berbasis budaya), R. Widiati dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (arkeolog), dan Dede Tresna Wiyanti Asosiasi Antropolog Indonesia (antropolog).

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi
Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Penandatanganan berita acara serah terima Museum Natuna antara Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna

0

Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan serah terima Museum Natuna kepada Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bupati Natuna, Wan Siswandi di Kantor Bupati Natuna pada Jumat, 2 September 2022.

Wan Siswandi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan. Berharap dengan adanya Museum Natuna dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Natuna.

Museum Natuna yang berlokasi di Kompleks Masjid Agung Natuna dengan luas bangunan 5.280 m2 dan dibangun melalui anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2021. Saat ini pengerjaan pembangunan dan tata pamer Museum Natuna telah selesai. Museum ini akan menjadi museum terbesar di Natuna.

Dalam kesempatan ini Irini Dewi Wanti selaku Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa dalam 2 (dua) tahun kedepan Museum Natuna bisa mengajukan standarisasi museum. Yang nantinya menjadi salah satu persyaratan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum.

Wan Siswandi mengatakan perlunya bantuan dari Kemdikbudristek dalam hal tindak lanjut operasional museum.

Akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima Museum Natuna antar kedua belah pihak dan foto bersama.

Kontributor : Dokumentasi dan Publikasi
Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Technical Evaluation Mission terhadap “Usulan Nominasi Warisan Dunia Sumbu Kosmologis Yogyakarta”

0

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pertemuan dengan tenaga ahli ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites) dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka Technical Evaluation Mission terhadap usulan nominasi Warisan Dunia Sumbu Kosmologis Yogyakarta yang bertempat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 – 27 Agustus 2022.

The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark saat ini sedang dinominasikan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Warisan Dunia adalah Cagar Budaya atau Cagar Alam yang keberadaannya memiliki arti penting bagi umat manusia.  Cagar Budaya atau Cagar Alam yang dinominasikan harus melalui tahapan pengecekan administrasi dan substansi sebelum dinyatakan layak untuk menjadi Warisan Dunia. ICOMOS merupakan salah satu badan penasehat Komite Warisan Dunia UNESCO yang telah diberi mandat untuk melakukan evaluasi substansi terhadap nominasi Warisan Dunia secara independen.

Tugas ICOMOS adalah mengecek berkas dan mempelajari substansi nominasi, mulai dari nilai universal luar biasa yang diajukan, kriteria yang diusulkan, kondisi keaslian dan integritas atribut, hingga rencana pengelolaan. Setelah evaluasi ini, ICOMOS akan memberikan rekomendasi tertulis kepada Komite Warisan Dunia untuk disidangkan pada pertemuan tahunan Komite Warisan Dunia. Komite kemudian bertanggung jawab atas keputusan akhir mengenai nominasi tersebut.

Kegiatan pertemuan ini merupakan rangkaian dari Technical Evaluation Mission terhadap The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark dan dihadiri oleh Vasu Poshyanandana (Secretary General of ICOMOS Thailand), Dian Lakshmi Pratiwi (Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta), Singgih Raharja (Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta), Beny Suharsono (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta), Desse Yussubrasta (Koordinator Kelompok Kerja Warisan Budaya Dunia), Gatot Ghautama (Tenaga Ahli Warisan Dunia), dan Bambang Eryudhawan (Tenaga Ahli Warisan Dunia).

Vasu Poshyanandana selaku Secretary General of ICOMOS Thailand mengatakan “ICOMOS ditunjuk oleh Komite Warisan Dunia UNESCO untuk melakukan evaluasi dan memeriksa kesesuaian isi berkas nominasi dengan kondisi atribut di lapangan yang merupakan salah satu rangkaian penilaian nominasi Warisan Dunia.”

Pada kesempatan yang sama, Singgih Raharja selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, “Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mendukung nominasi Sumbu Kosmologis Yogyakarta, antara lain mengatur sarana transportasi dan lalu lintas, melakukan kajian daya dukung kunjungan, dan juga menyiapkan sistem reservasi secara daring.Kami juga sudah menyiapkan aplikasi reservasi Jogja yang memudahkan reservasi sekaligus mengetahui jumlah pengunjung. Selain itu, kami juga akan mengembangkan beberapa daya tarik baru disekitar area nominasi yang tentunya akan didukung oleh sektor-sektor lain.”

Sejalan dengan itu, Beny Suharsono selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, “Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengawal dan menjaga kawasan yang menjadi nominasi yang akan dinilai oleh UNESCO. Dengan adanya label “dunia” dari UNESCO, Yogyakarta bukan akan dibentuk menjadi kota metropolis namun kota dengan bernafaskan budaya.”

Desse Yussubrasta selaku Koordinator Pokja Warisan Budaya Dunia mengatakan “Yogyakarta memiliki kekuatan tersendiri di bidang pariwisata dibandingkan daerah-daerah lain. Salah satunya adalah karena Yogyakarta masih ada memiliki sultan, jadi saya rasa Yogyakarta siap untuk menjadi warisan budaya.” Tujuan Technical Evaluation Mission adalah untuk mengecek kesesuaian isi berkas nominasi dengan kondisi lapangan dan menggali berbagai informasi relevan yang berkaitan dengan usulan. Evaluator dari ICOMOS diajak untuk melihat berbagai Cagar Budaya yang dijadikan atribut nominasi, termasuk ke wilayah penyangga atau buffer zone, dan berdialog dengan perwakilan masyarakat untuk meminta tanggapan mereka terhadap usulan Sumbu Kosmologis Yogyakarta.

Kontributur : Dokumentasi dan Publikasi
Direktorat Pelindungan Kebudayaan