![hilmaf-farid-evaluasi-tp-2016 Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid saat memberikan arahan kepada peserta penerima dana Tugas Pembantuan di Jakarta.](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/Hilmaf-Farid-Evaluasi-TP-2016-696x448.jpg)
Selfblocking agar disikapi dengan baik
Pada Rapat Evaluasi Tugas Pembantuan 2016, yang dilaksanakan di Graha Utama, Gedung A, Kemendikbud pada 1 November 2016, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit. PCBM), Harry Widianto mengingatkan bahwa daerah yang menerima Dana Tugas Pembantuan dari APBN pada 2016 agar melaksanakan kegiatan fisik sesuai jadwal, melaksanakan proses administrasi keuangan, dan menyampaikan proges kegiatan dan daya serap anggaran setiap minggu.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan bahwa kebijakan pemotongan atau selfblocking agar disikapi dengan baik. Permasalahan ini juga agar bisa dijadikan catatan untuk program tahun depan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga di antaranya ada yang terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal. Akibatnya adalah daya serap bagi Dit. PCBM menjadi rendah.
Khusus untuk permuseuman, Hilmaf Farid mengatakan bahwa Pemerintah Pusat yang memberikan perhatian tinggi pada pertumbuhan museum harus diimbangi oleh Pemerintah Daerah. Sampai 2016 ada tujuh museum baru yang sedang dibangun. Namun itu belumlah seimbang, karena di Indonesia tedapat lebih dari 500 kabupaten/kota. “kita harus memperluas stakeholder permuseuman di Indonesia”, karena museum menjadi salah satu pusat pusat pendidikan kita”, ujar Hilmar.
Dalam rapat evaluasi ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Untuk itu Dit. PCBM juga menghadirkan narasumber untuk dapat memberikan solusi. Mereka adalah Jimmy S. Juwana, Bambang Eryudhawan, Riad Horem, Neneng Widyastuti dan Yoesoef Boedi Ariyanto.