Kebijakan Pembangunan Kebudayaan sebagai Pondasi Pengelolaan Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat – Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan sebagai Pondasi Pengelolaan Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Oleh : Dr. Nanang Koswara

Disajikan pada acara :

Sosialisasi Saka Widya Budaya Bakti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
Bandung, 28 Oktober 2014, Hotel Puri Khatulistiwa Jalan Raya Jatinangor

Selayang Pandang

Undang-undang No. 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya
Undang-undang Kebudayaan Masih dalam Rancangan
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tantang Standar Pelayan Minimal Bidang Kesenian

Manajemen Kebudayaan dan Pembudayaan Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dalam bidang kebudayaan termasuk ke dalam misi 5 : Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta Pengembangan pariwisata dalam Bingkai Kearifan Budaya Lokal dengan kebijakan :

Meningkatnya pelestarian budaya lokal
Mendukung terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya
Meningkatnya pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya
Meningkatnya perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat
Meningkatnya penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat

Visi Misi Disparbud Provinsi Jawa Barat

Visi, mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya dan destinasi wisata berkelas dunia.
Misi, meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi local, melestarikan aset budaya local, mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata

Aspek Penting Pengelolaan Kebudayaan

pengadopsian metode perencanaan baru, sebuah perencanaan yang memiliki pendekatan multidimensi yang dapat mengakomodasi sifat-sifat multidimensi, pertentangan, dan ketidaksepadanan
dari partisipasi menjadi kemitraan, sebuah manajemen yang menjadikan masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi melibatkan mereka lewat berbagi informasi, konsultasi, pembuatan keputusan dan pelaksanaan aksi.
membuat sistem informasi dari bawah ke atas atau sebaliknya
memberi pelatihan bagi pembuat keputusan (agen) terhadap pendekatan budaya yang sensitif bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan

Kebijakan Pembangunan Jawa Barat

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayan Minimal Bidang Kesenian;
Permenbudpar No PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
PERDA No. 5 tahun 2003, Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
PERDA No.6 tahun 2003, Tentang Pemeliharaan Kesenian; dan
PERDA No.7 tahun 2003, Tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum.

Bidang yang menangani Program Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat