BPNB DIY, April 2019 – Akhir Bulan April ini, setelah kami mendapat kunjungan dan pendampingan dari Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Setditjenbud) dan Konsultan RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan yang didampingi oleh Sekretaris Ditjenbud dalam rangka pengusulan kantor kami menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, maka kami seluruh pegawai di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta berkomitmen untuk berusaha menjadi lebih baik, demi mencapai tujuan birokrasi yang bersih, efisien, dan produktif. Hal ini kami wujudkan dengan langkah awal melakukan serangkaian kegiatan yang bertahap dan terencana untuk tujuan tersebut di atas. Diawali dengan rapat yang dilaksanakan pada Hari Kamis 25 April 2019 dengan agenda pembagian tugas sesuai dengan jabatan serta keahlian dalam korelasinya dengan hal – hal yang harus dipenuhi untuk menuju WBK.
Kemudian berlanjut pada hari berikutnya di mana sudah sejak jauh – jauh hari direncanakan untuk melakukan studi banding dengan tujuan Satuan / Unit Kerja yang sudah berpredikat WBK. Unit Kerja yang menjadi tujuan kami adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah (Jateng). LPMP Jateng beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon Banyumanik, Semarang, jawa Tengah. LPMP Jateng sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi, berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Rombongan BPNB D.I. Yogyakarta yang dipimpin oleh Kasubbag TU Dra. Siti Rohyani, M.Hum diterima langsung oleh Untung Setyo Wibowo, SE., selaku Kasubbag Tatalaksana dan Kepegawaian, dan Bapak Putut Joko Wibowo selaku Narasumber dari LPMP Jateng. Beliau berdua menceritakan awal mula predikat WBK didapatkan oleh LPMP Jateng. Berawal dari tahun 2017 di mana LPMP mendapatkan surat dari Direktorat pembinanya untuk mempersiapkan diri menuju WBK. Namun karena memang budaya-budaya kerja yang baik telah menjadi sebuah keseharian di lingkungan LPMP Jateng, maka dengan standar penilaian yang ada, yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), LPMP Jateng berhasil mendapatkan predikat WBK.
Beberapa saran membangun disampaikan beliau berdua kepada rombongan BPNB D.I. Yogyakarta, di antaranya adalah dalam pelaksanaan menuju WBK, sesungguhnya yang lebih ditekankan bukanlah penghargaannya, namun lebih pada substansi WBK itu sendiri, yang merupakan suatu unsur dari reformasi birokrasi. Syarat – syarat dalam lembar kerja evaluasi pun juga harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya menurut mereka adalah komitmen dari pimpinan dalam membawa arah menuju ke perubahan yang lebih baik secara terus-menurus. Juga perlunya melakukan pembiasaan – pembiasaan hal yang baik, yang harus dilakukan agar nantinya dapat menjadi budaya di dalam sebuah birokrasi.
(bpw)
