Para pemangku kesenian dan kebudayaan se-Indonesia menyelenggarakan pertemuan yang bertajuk ”Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se- Indonesia.” Kegiatan ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 10 s.d 13 Desember 2023. Munas ini merupakan tindak lanjut dari Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Musyawarah Nasional yang dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, ini akan diikuti sekurang-kurangnya 300 peserta, yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan seni-budaya seperti lembaga, institusi dan organisasi seni-budaya, pemerintah, perwakilan komunitas, serta individu pelaku seni dan budaya, sebagai pihak-pihak yang merepresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.
Tema yang diangkat pada Musnas mendatang adalah ”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan.” Pelaksanaan Munas akan dilakukan dalam bentuk sidang pleno dan sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan, diantaranya Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah); Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta); perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang); Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali); Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat); Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Mewakili pihak pemerintah, akan hadir sebagai pembicara antara lain: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik; Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Selain itu akan hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi; Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas; Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania; Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan).
Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan adalah organisasi atau lembaga yang lahir dari masyarakat yang disahkan dan dikukuhkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian, sebagai representasi masyarakat seni-budaya secara umum.
Munas ini memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia di masa depan; Merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan berikut rancangan sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik; serta merumuskan langkah- langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplentasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemajuan kesenian dan kebudayaan.
Adapun yang kedua merupakan tujuan umum berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa depan.
Melalui Munas ini, para pelaku seni-budaya, utamanya para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan hendak mendorong agar kebudayaan tidak ditinggalkan di belakang melainkan harus di-arus-utamakan dalam pembangunan Bangsa di masa mendatang. Terlebih lagi dengan pelaksanaan Munas ini diharapkan kesenian dan kebudayaan tidak hanya dipandang dari aspek eksresif-artistiknya, melainkan lebih dari itu, yakni wahana dan khazanah besar sehingga mutlak diupayakan sebagai pengarusutamaan dalam pembangunan Bangsa. Diharapkan kedepannya nilai-nilai luhur, kreativitas dan karakter yang lahir dari rahim kesenian dan kebudayaan itu sendiri maupun kesenian dan kebudayaan, dapat menjadi wahana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
