Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat merupakan salah satu satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Proses penyelenggaraan pelayanan publik di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mengutamakan prinsip-prinsip pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, rasa aman, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan.
Pada saat ini, realitanya pelayanan publik yang diselenggarakan masih terdapat kelemahan dan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dan opini yang tidak baik dari masyarakat melalui media sosial maupun media masa, sehingga menimbulkan penilaian yang tidak baik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berupaya mencari solusi agar penyelenggaraan pelayanan publik lebih baik kedepannya.
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat berupaya seoptimal mungkin memberikan layanan yang terbaik secara terus menerus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat untuk terus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat melalui adanya survei kepuasan masyarakat. Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomanan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Berikut hasil Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Layanan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
