Sawangan, Depok – Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menekankan pentingnya sinergi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menangani kebudayaan. Salah satunya ialah dengan merumuskan strategi bersama yang dilaksanakan dalam bentuk Kongres Kebudayaan Indonesia.
Langkah ini dapat dimulai dari menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah/kabupaten kota, terkait pendokumentasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari sinilah didapatkan hasil atau gambaran secara faktual tentang kondisi budaya serta usulan solusi yang dirumuskan.
“Kongres Kebudayaan itu punya rencana besar, misi terbesarnya ialah menetapkan strategi kebudayaan dari provinsi ke tingkat nasional. Ini menjadi paham dasar untuk menyusun kebijakan di pemerintah,” ujar Hilmar Farid dalam sidang pleno acara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2018, di Pusdiklat Kemendikud, Sawangan, Depok.
Hanya saja, lanjut Hilmar Farid, satu permasalahan yang kerap muncul ialah belum pernah ditetapkannya strategi kebudayaan itu sendiri. Tentunya ini menghambat langkah dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul.
“Alur perencanannya ialah yang paling bawah pokok pikiran, kemudian naik ke provinsi. Saya ingin menenkankan bahwa strategi kebudayaan itu bukannya tidak ada, bolak-balik sering berbicara strategi kebudayaan. Satu yang menjadi masalah besar bahwa strategi itu apa pun bentuknya belum pernah ditetapkan,” tegasnya.
Hilmar Farid menyampaikan, di tahun 2018 ini Kongres Kebudayaan Indonesia akan kembali dilaksanakan pada November mendatang. Dalam kegiatan siklus lima tahunan tersebut ia berharap akan mendapatkan subtansi yang lebih baik dalam menghasilkan langkah dan strategi yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada.
“Di Kongres 2018 kita tentu mendapatkan rumusan subtansi yang lebih baik tentang strategi kebudayaan,” tukasnya.
