Jakarta – Usai menggelar diskusi selama dua hari, Workshop Fasilitasi Tata Kelola Bidang Kebudayaan resmi ditutup Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, Winarni, Kamis (22/10).
Sebelum menutup workshop, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Winarni, salah satunya ialah mengupayakan anggaran kebudayaan untuk provinsi. “Pendanaan bidang kebudayaan untuk provinsi sedang kami upayakan, namun memang tidak akan sama nominalnya, sebab akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” paparnya.
Ia juga menyampaikan, Kemdikbud akan menunjuk beberapa provinsi untuk menjadi pilot project kegiatan bantuan sosial (bansos) yang direncanakan akan terlaksana pada 2016 mendatang. “Kami masih menunggu 10 provinsi mana saja yang akan mengajukan diri untuk menjadi pilot project, di mana mereka akan mengoordinir kabupaten/kota dan daerah-daerah yang akan menerima bansos,” jelas Winarni.
Selain itu, Kemdikbud juga akan menyiapkan help desk terkait administrasi dan berbagai data yang dibutuhkan. “Kami akan selalu memantau perkembangan dan pelaksanaan program ini,” Winarni melanjutkan.
Kendati demikian, ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pihak pusat dan daerah dalam upaya pengumpulan dan pengelolaan data. “Data pokok kebudayaan sifatnya haruslah dinamis, bukan statis. Baik dari segi struktur, maupun sistem. Sebab, kami terus mengembangkan hal-hal yang terkait dengan bansos ini,” ungkap Winarni.
Sehingga kami harapkan, lanjutnya, provinsi dapat menjadi ujung tombak program ini. Bila dulu semuanya terkumpul di pusat, saat ini tidak lagi akan tersentralisasi. “Kerja sama yang baik menjadi hal yang sangat kami harapkan,” papar Winarni menutup diskusi.
Workshop Fasilitasi Tata Kelola Bidang Kebudayaan 2015 dihadiri oleh sekira 170 peserta yang datang dari seluruh perwakilan provinsi se-Indonesia. Meski baru pertama kali digelar, para peserta workshop tata kelola kebudayaan tersebut tampak antusias mengikuti diskusi.
