Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tugas Kementerian Kebudayaan

• Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Kebudayaan

• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional;
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
• Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

A. SEKRETARIAT JENDERAL

Tugas

• Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Fungsi

• Koordinasi kegiatan Kementerian;
• Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
• Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
• Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. INSPEKTORAT JENDERAL

Tugas

•   Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Fungsi

• Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
• Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
• Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

Tugas

• Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi.

Fungsi

• Perumusan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pemberdayaan masyarakat adat;
• Pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pemberdayaan masyarakat adat;
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pemberdayaan masyarakat adat;
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pemberdayaan masyarakat adat;
• Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, serta pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pemberdayaan masyarakat adat;
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN KERJA SAMA KEBUDAYAAN

Tugas

• Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Tugas

• Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Fungsi

• Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
• Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
• Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
• Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

F. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Tugas

• Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

Fungsi

• Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang kebudayaan;
• Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang kebudayaan;
• Pelaksanaan integrasi, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data dan informasi bidang kebudayaan;
• Pelaksanaan pengelolaan ekosistem data;
• Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang kebudayaan;
• Fasilitasi dan pemanfaatan layanan data dan teknologi informasi;
• Pelaksanaan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital Kementerian;
• Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital;
• Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
• Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.