Jakarta – Tepat di tahun ke-100 penyelenggaraan, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. Tidak seperti kongres-kongres sebelumnya, KKI 2018 juga menjadi tahun pertama penyelenggaraan sejak disahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 8 pada Undang-Undang No 5 tahun 2017, “Pemajuan Kebudayaan Indonesia berpedoman pada: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.”
“Saat ini sudah ada 29 provinsi yang menyelesaikan tahapan PPKD. Langkah selanjutnya adalah merumuskan Strategi Kebudayaan yang sedang kita laksanakan saat ini dan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Desember 2018 mendatang,” ujar Hilmar Farid.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa Kongres Kebudayaan Indonesia tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan kongres sebelumnya. “Kongres tahun ini bukan hanya sekedar presentasi ide dan makalah kebudayaan semata, tapi juga harus menjadi perayaan kebudayaan bagi kita semua,” pesan Didik Suhardi.
Di akhir sambutannya, Didik Suhardi memberikan sebuah angin segar bagi Pendidikan berbasis kebudayaan di Indonesia. “Sebagai wujud perhatian dari pemerintah, mulai 2019 kami menganggarkan dana khusus untuk sanggar dan alat musik tradisional untuk sekolah. Kegiatan-kegiatan budaya yang bisa kita masukan ke sekolah adalah seni dan budaya. Untuk itu pemerintah mendukung penuh dengan menganggarkan dana alokasi khusus untuk pemajuan kebudayaan,” tukas Didik Suhardi.
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 akan dilaksanakan pada 5 – 9 Desember 2018. Bertempat di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, masyarakat dapat merasakan dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seperti demo masak masakan berbasis laut, berbagai lokakarya kriya budaya, hingga debat publik kebudayaan.