Bogor (16/9) Dengan pengalaman dalam pemerintahan Presiden Soeharto selama 24 tahun Presiden BJ Habibie berpendapat masalah utama Reformasi Birokrasi adalah memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. Adanya dominasi pengaruh kepentingan politik tersbut akan melahirkan suatu kekuasaan eklusif pada figur pimpinan, yang gilirannya menimbulkan kecendrungan perlaku dan sistem otoritarian.
Untk itu langkah utama yang dilakukan adalah reformasi Golkar, karena sudah lama Golkar mendominasi birokrasi, baik pusat maupun di daerah. Habibie memustuskan untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dalam rangka mereformasi Golkar menjadi partai politik. Ia juga membubarkan Keluarga Besar Golkar, yang merupakan koalisi Golkar, ABRI, dan Utusan Daerah.
Langkah Habibie selanjutnya adalah melarang rangkap jabatan peperintahan dengan pimpinan partai politik. dengan kebijakan ini dimaksudkan agar birokrasi dapat sepenuhnya melaksanakan tugas pemerintahan dan peyananan rakyat. Sebagai akibat dari kebijakan ini adalah Akbar Tanjung dan Hamzah Haz harus meninggalkan jabatan Menteri, karena mereka ketua partai Golkar dan PPP. Sumber : Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014. (Doni Fitra)