Jakarta – Senin (9/12), bertempat di Hotel Amoz Cozy, Jakarta Selatan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Sebagai pembuka, disampaikan laporan ketua panita penyelenggara FGD Penyusunan IPK yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Gendro Nurhadi. Beliau menyatakan bahwa Penyusunan Indek Pembangunan Kebudayaan ini sudah dimulai pelaksanaannya saat kebudayaan masih di Kemenbudpar pada tahun 2010. Setelah kebudayaan bergabung dengan Kemendikbud pada tahun 2012, Ditjen Kebudayaan melakukan kerjasama dengan BPS untuk penyusunan Statistik Kebudayaan sebagai pendukung utama dalam pengolahan IPK.
IPK tidak dapat dilepaskan dari satu kesatuan dengan Rancangan UU Kebudayaan, Rancangan Cetak Biru Nasional Pembangunan Kebudayaan, serta Statistik Kebudayaan. Adapun penyelenggaraan FGD kali ini ditujukan untuk memantapkan indikator dari pilar-pilar pembangunan kebudayaan serta menyiapkan format ujicoba yang akan diselenggarakan setelah FGD.
FGD Penyusunan IPK secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang diwakili oleh Staf Ahli Mendikbud Bidang Kebudayaan, I Wayan Rai. Penyelenggaraan Penyusunan IPK ini berdasarkan pada landasan hukum Permendikbud No. 1 tahun 2012, yang mana Ditjen kebudayaan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebudayaan.
“Diperlukan tolok ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, strategi dan indikasi program pada tahun berikutnya”, ucap Bapak Wayan dalam sambutannya. Oleh karena itu, IPK disusun dengan tujuan utama merumuskan parameter untuk pengukuran secara cepat kinerja pembangunan kebudayaan yang ada di tingkat nasional dan daerah.
Terdapat 8 (delapan) pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Diantara pilar-pilar tersebut adalah pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana dan prasarana budaya.
FGD Penyusunan IPK ini dimoderatori oleh Bapak Bambang Sunaryo (UGM) dengan dua nara sumber. Nara sumber pertama adalah Ibu Ike Janita Dewi (Universitas Sanata Dharma) dengan tema “Indikator Pembangunan Kebudayaan di Indonesia” dan nara sumber kedua, Bapak Hamonangan Ritonga (STIS) dengan tema “Instrumen Operasional Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan”. FGD dihadiri oleh beberapa pakar dari berbagai disiplin ilmu, lembaga pemerintah yang terkait, dan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan.
