KUNJUNGAN KE TUNISIA
DELEGASI DIREKTORAT WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DALAM RANGKA Carnaval International Yassmine Hammamet
16 – 21 MARET 2016
INDONESIA DAN TUNISIA MERAJUT CINTA DALAM BUDAYA
Peta Negara
Pada tahun 2016, Indonesia ambil bagian dalam Carnaval International Yassmine Hammamet melihat kedekatan hubungan sejarah kedua negara dan persamaan prinsip kedua negara menjunjung tinggi demokrasi di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kehadiran Indonesia disambut hangat dan sangat antusias oleh masyarakat Tunisia, layaknya sahabat lama yang merindukan hangatnya kebersamaan.
Tunisia, sebuah negeri indah di pantai utara Afrika. Keindahan laut Mediterania yang tidak terbantahkan, terlihat jelas di sepanjang pantai Tunisia. Ke arah tengah hingga selatan menghampar perkebunan Zaitun hampir diseluruh negeri, dan tentu saja kekayaan sejarah dan budaya yang tersebar hampir diseluruh negeri.
Dengan luas 163.610 km2 (Bank Dunia), terletak di ujung utara Benua Afrika, Tunisia memiliki populasi penduduk 10,89 juta jiwa (2013, Bank Dunia).Tunisia, dengan nama resmi the Republic of Tunisia, Al-Jumhuriyyah At Tunisiyyah terletak dipersimpangan antara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.Pada tahun 1955 Tunisia hadir pada Konferensi Asia Afrika yang merupakan inisiatif Presiden Soekarno di Bandung, Indonesia. Sebagai sahabat, Indonesia oleh Bung Karno menyiapkan markas perlawanan terhadap penjajahan Perancis di Jakarta. Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Tunisia sehingga pada tanggal 20 Maret 1956 Tunisia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai protektorat Perancis.
Posisi geografis Tunisia yang berada di persimpangan antara kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, maka, pasca revolusi, Tunisia bertekad untuk meningkatkan kehadirannya di tiga kawasan, yaitu: Mediterania, Arab, dan Afrika. Selain itu Tunisia memandang perlu tetap memperkokoh kerja sama dengan Eropa sebagai mitra dagang tradisional. Kebijakan luar negeri Tunisia saat ini diarahkan guna berkontribusi dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional yaitu keberhasilan kelanjutan transisi demokrasi melalui diplomasi ekonomi dan diplomasi keamanan.
Hubungan bilateral di bidang politik antara RI dan Tunisia telah terjalin baik, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Tunisia. Indonesia pertama kali membuka Kedutaan Besarnya di Tunis pada tahun 1960, yang sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun karena terbatasnya keuangan negara, Perwakilan RI di Tunis terpaksa ditutup pada tahun 1967 dan baru dibuka kembali pada tahun 1977. Sementara itu, Kedutaan Besar Tunisia di Jakarta dibuka pada tanggal 14 Oktober 1987.
Pemerintah Indonesia senantiasa mengikuti secara seksama proses revolusi dan demokratisasi yang terjadi di Tunisia. Untuk itu, pada bulan April 2011, Indonesia menawarkan kerja sama untuk membantu proses transisi melalui program kerja sama teknis, mengingat Indonesia telah mengalami pengalaman serupa di tahun 1998. Pihak Tunisia menyambut baik tawaran Pemerintah Republik Indonesia terkait kerja sama teknis.
Potensi untuk melakukan kerja sama bilateral di bidang demokrasi cukup besar, mengingat Tunisia merupakan pionir dari fenomena yang disebut Arab Spring atau demokratisasi di negara-negara Arab yang muncul tahun 2011. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia sekaligus pemrakarsa Bali Democracy Forum (BDF) sejak tahun 2008, sehingga kedua negara berpeluang untuk mengadakan Memorandum Kesepahaman (MoU) Kerjasama di Bidang Demokratisasi. Kerja sama kedua negara di bidang demokratisasi tersebut tercermin pula dengan partisipasi 14 (empat belas) peserta Tunisia dalam workshop tentang demokrasi yang diadakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali, 10 – 16 Mei 2013.
Mekanisme Bilateral antara Indonesia-Tunisia dilakukan melalui Sidang Komisi Bersama (SKB), dan telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) kali. Pertemuan terakhir berlangsung di Tunis pada tanggal 9 Juni 2008. Saat ini kedua pihak sedang berusaha untuk dapat menyelenggarakan SKB ke-10 yang tertunda sejak tahun 2012. Namun demikian, hingga kini belum terdapat kesepakatan dari kedua pihak terkait jadwal pelaksanaan SKB ke-10 dimaksud.
Di bidang perdagangan, kedua negara telah mengadakan pertemuan Joint Study Group (JSG) ke-2 Indonesia-Tunisia di bidang kerja sama perdagangan dan ekonomi di Bali pada 16-17 Juni 2010. Pertemuan JSG ke-2 ini merupakan kelanjutan dari pertemuan JSG ke-1 yang dilaksanakan pada 17-18 Juni 2009 di Tunis. Sementara itu, pertemuan JSG ke-3 diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, sebagai tindak lanjut perundingan kesepakatan PTA RI – Tunisia.
Terkait dengan sosial budaya Menteri Urusan Wanita pada Kabinet Transisi Tunisia, Nyonya Lilia Laabidi, dalam pertemuan dengan para dosen hukum pada tanggal 19 Maret 2011, menegaskan tekad untuk meningkatkan kerja sama dengan para elit wanita dan komponen masyarat sipil, tanpa ada kecuali dan marjinalisasi, guna memelihara dan membela hasil yang telah dicapai kaum wanita di Tunisia. Menteri Lilia Laabidi menyatakan bahwa penegakan demokrasi di Tunisia menuntut pewujudan persamaan antara berbagai komponen masyarakat sipil terutama antara laki-laki dengan wanita.
Para dosen hukum dan mereka yang hadir pada perternuan, menegaskan pentingnya meningkatkan hak wanita, terutama di kalangan wanita pedesaan dan buruh. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut dibentuknya kelompok pendengar keluhan wanita, meningkatkan dialog dengan wanita tentang masalah demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat. Mereka juga menegaskan pentingnya mencegah semua tindakan berlebihan yang merusak hak-hak dan hasil yang dicapai wanita Tunisia. Mereka juga meminta pemisahan antara politik dengan agama.
Dibidang kesejahteraan ibu dan anak, Tunisia menjadi negara pertama di Afrika Utara yang meluncurkan kampanye untuk Percepatan Pengurangan Angka Kematian Ibu di Afrika pada tanggal 24-25 November 2011. Di bidang kesejahteraan perempuan, Kementerian Urusan Wanita Tunisia gigih menggalakkan kampanye anti kekerasan terhadap wanita. Salah satunya dengan menyelenggarakan Konferensi Nasional Tentang Kekerasan Terhadap Wanita.
Di bidang Politik dan Keamanan pada tanggal 14 Desember 2013, Dialog Nasional akhirnya berhasil memilih Mehdi Jomaa sebagai Perdana Menteri Tunisia, yang pada kabinet sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Pada akhir Januari 2014, Parlemen Tunisia berhasil menyetujui Konstitusi baru, sejak diturunkannya Presiden Zine Abidin Ben Ali tiga tahun yang lalu. Dalam pemilihan di National Constituent Assembly, 200 dari 216 suara menyatakan setuju atas Konstitusi baru tersebut. Konstitusi tersebut mulai berlaku tanggal 10 Februari 2014.
Majelis Konstituante pada sidang tanggal 28 Januari 2014 telah memberikan persetujuan atas pemerintahan baru Tunisia pimpinan PM Mehdi Jomaa menggantikan PM Ali Layaredh. Sehari setelahnya, Presiden Moncef Marzouki telah melantik kabinet baru dimaksud. Dalam kabinet baru tersebut, Menlu Tunisia yang dulunya dijabat oleh Othman Jarandi, digantikan oleh Mongi Hamdi.
Pada tanggal 26 Oktober 2014, Tunisia telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif secara aman dan damai. Dalam pengumuman hasil pemilu pada 30 Oktober 2014, Ketua l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISEI) menyampaikan hasil awal perolehan kursi di Parlemen: Partai Nidaa Tounes (85 kursi), Partai Islam Ennahdha (69 kursi), Partai Free Patriotic Union/UPL (16 kursi), koalisi kiri Popular Front (15 kursi) dan Partai Afek Tounes (8 kursi). Sedangkan 24 kursi lainnya dimenangkan beberapa partai dan calon independen lainnya. Tingkat partisipasi nasional pada pemilu 2014 mencapai 69%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 51,97%.
Pada tanggal 30 Desember 2014, Pemilu Presiden di Tunisia telah berhasil memilih H.E. Beji Caid Essebsi sebagai Presiden Tunisia yang baru menggantikan Presiden Moncef Marzouki. Presiden Essebsi sebelumnya merupakan Ketua Parlemen Tunisia dari Partai Ennahda.
Pada 5 Februari 2015, MPR Tunisia telah memberikan mandat kepercayaan kepada kabinet pemerintahan Perdana Menteri Habib Essid. Terbentuknya parlemen dan pemerintahan definitif tersebut menandai berakhirnya periode transisi demokrasi yang telah berlangsung sejak pecahnya revolusi Tunisia pada tanggal 14 Januari 2011.
Perlu kita sadarihingga saat ini meskipun mayoritas penduduk Tunisia adalah muslim, dan agama Islam sebagai agama resmi negara, namun toleransi agama di Tunisia sangat terkenal. Penghargaan terhadap seni budaya pun sangat tinggi di Tunisia, sehingga program pembangunan di bidang seni budaya di Tunisia sangat maju pesat.
Perlu kita ketahui bahwa kota Tunis ibukota Tunisia terletak di tepi Laut Tengah. Kawasan kota lamanya biasa disebut Medina. Kawasan ini dikelililngi oleh tembok kota untuk menjaga kota dari serangan musuh.
Disamping Tunisia, Kota Hammamet terletak 60 km dari Tunis merupakan sebuah kota perikanan yang terletak di tepi laut Mediterania. Hammamet memilikipemandangan indah, memadukankekinian dan nuansa klasik dengan corak Mediterania yang khas dan mengesankan sehingga menjadikan salah satu tujuan utama wisata Tunisia.
Kemeriahan Acara Budaya di kota Hammamet yang berlangsung setiap tahun adalah Carnaval International Yassmine Hammametmerupakan karnaval Internasional jalanan terbesar di Tunisia. Acara tersebut pertama kalidiselenggarakan pada tahun 2014. Program tersebut merupakan kerjasama dari PT Mediterania Media, Pemda Nabeul dan Kementerian Pariwisata dan Kerajinan Tangan Tunisia. Pada Penyelenggaraan pertamanya tahun 2014, acara tersebut diikuti oleh 900 peserta dengan menghadirkan 620 seniman Foklor dari Malta dan 300 seniman local Tunisia. Penyelenggaraan tahap kedua tahun 2015 berlangsung meriah dan lebih besar, sekitar 10000 orang ikut meramaikan acara tersebut. Acara penyelenggaraan karnaval disesuaikan dengan HUT Tunisia setiap 20 Maret.
Diawali dengan Diplomatic Tea di Wisma Duta pada tanggal 17 Maret 2016 sebagai acara pendahuluan sebelum acara Carnaval International Yassmine Hammamet pada tanggal 20 Maret 2016 dimulai. Acara Carnaval International Yassmine Hammametkurang lebih 10.000 orang pengunjung tumpah ruah di sekitar panggung pergelaran di Medina sebelum karnaval dimulai dan juga sebagai titik awal mulai karnaval. Pengunjung juga tampak memadati pinggir jalan raya untuk ikut merayakan festival dimaksud.
Sebagai informasikepada masyarakat Internasional bahwa pada tanggal 28 Oktober – 5 Nopember 2016 akan diselenggarakan Carthage Film Festival. Festival ini merupakan festival film terbesar di Tunisia. Pada awalnya dilaksanakan dua tahun sekali bergantian dengan Festival Theater Carthage. Mulai tahun 2015 Festival tersebut akan menjadi festival tahunan.
Pertemuan Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya , Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadjamuddin Ramly,bersama pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Tunis Ronny P. Yuliantoroyang diwakili oleh tim bidang Penerangan Sosial Budaya dengan Direktur Jenderal Pusat Nasional Film dan Gambar Tunisia Mr. Fathi Kharrat di La Marsa. Fathi Kharrat menyampaikan kepada delegasi Indonesia bahwa perlu kerjasama di bidang kesenian khususnya film antara Indonesia dan Tunisia. Festival Film Carthage akan berlangsung tanggal 28 Oktober – 5 November 2016. Beliau menyampaikan agar film yang akan diputar berkualitas, sehingga kehadiran Indonesia dapat diakui dunia melalui Festival Film Carthage.
Pertemuan Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Ramly, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Tunis yang diwakili oleh bidang Penerangan Sosial Budaya dengan Direktur Jenderal Pusat Nasional Film dan Gambar Tunisia Mr. Fathi Kharrat di La Marsa. Fathi Kharrat menyampaikan kepada delegasi Indonesia bahwa perlu kerjasama di bidang kesenian khususnya film antara Indonesia dan Tunisia. Festival Film Carthage akan berlangsung tanggal 28 Oktober – 5 November 2016. Beliau menyampaikan agar film dari Indonesia yang akan diputar berkualitas, sehingga kehadiran Indonesia dapat diakui dunia melalui Festival Film Carthage.
Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya mengundang Insan perfilman Tunisia untuk bisa bertemu dengan Insan Perfilman Indonesia.
Situs-situs arkeologi, museum, masjid-masjid bersejarah, serta pasar-pasar tradisional bernuansa arab, dan seni budaya lainnya yang sangat kaya di Tunisia.
Letaknya yang berada di persimpangan antara kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, maka, pasca revolusi, Tunisia bertekad untuk meningkatkan kehadirannya di tiga kawasan, yaitu: Mediterania, Arab, dan Afrika. Selain itu Tunisia memandang perlu tetap memperkokoh kerja sama dengan Eropa sebagai mitra dagang tradisional. Kebijakan luar negeri Tunisia saat ini diarahkan guna berkontribusi dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional yaitu keberhasilan kelanjutan transisi demokrasi melalui diplomasi ekonomi dan diplomasi keamanan.
Dewan Kerajinan Nasional Tunisia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerajinan Nasional Mrs. Faouzi Ben Halima menjelaskan bahwa Tunisia sedang mencari mekanisme untuk menggerakkan aktivitas Pemuda di bidang kerajinan tradisional dengan mendorong pihak swasta untuk bisa membantu pengrajin. Beliau mengharapkan bisaterjalin kerjasama dengan Indonesia dengan dilakukannya pertukaran bahan baku kerajinan.
Diplomasi Budaya bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama di bidang olah raga tradisional pencak silat dengan Sadok Kouka di wilayah El Kantaoui Sousse Tunisia. Beliau juga menawarkan Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam dunia kuliner di Tunisia.
Pertemuan dengan Moncef ben Abdeljelil guru besar Universitas Sousse Tunisia mengharapkan diplomasi budaya melalui pengajaran Bahasa Indonesia di universitas tersebut. Diharapkan hasil pertemuan tersebut bisa terealisasi sehingga budaya Indonesia lebih dikenal di mancanegara khususnya Tunisia.
Pertemuan terakhir dilakukan Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya , Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadjamuddin Ramly dengan Direktur Kerjasama Internasional Tunis Mrs. Faika Laouani. Menurut Bapak Nadjamuddin Ramly persahabatan Indonesia dan Tunisia perlu dieratkan secara terus menerus sejak jaman Presiden Ahmad Soekarno dengan Presiden Tunisia Habib Bourguiba hingga saat ini. Harapan Mrs. Faika Laouani Indonesia diharapkan bisa sebagai Guest of Honour Festival Film Carthadge.
Pertemuan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya dengan Duta Besar Tunis, Duta Besar Lybia, dan Pensosbud KBRI Tunis di Wisma Duta Tunis membahas diplomasi budaya Indonesia di Negara Tunis dan Lybia.
Demikian sekilas uraian hasil kunjungan Delegasi Indonesia dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Ditjen kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah bertemu kangen dengan Negara sahabat Tunisia. Semoga bermanfaat dan meningkatkan tali persaudaraan kebudayaan kedua negara secara berkelanjutan.
