Jakarta, 9 Agustus 2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah lebih sering berdialog dengan masyarakat adat sebagai pintu untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dialog akan saling memperkaya pandangan serta pemahaman pemerintah dan masyarakat adat, sehingga kendala yang menciptakan jarak antara kedua belah pihak dapat dijembatani.
Pada akhirnya dari dialog akan menghasilkan dukungan yang makin kuat terhadap masyarakat adat dalam memperjuangan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (UU PPMA) dan segera dibentuknya lembaga Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat.
Hal tersebut tersebut disampaikan dalam Dialog Sambung Rasa antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah mengangkat tema “Hak-hak Masyarakat Adat atas Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas” sesuai dengan tema umum Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2016 . Dialog dihadiri oleh Perwakilan PBB dan Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan dan Dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Dialog Sambung Rasa yang merupakan acara puncak dari rangkaian HIMAS menampilkan Pertunjukkan Budaya Masyarakat Adat dari seluruh Nusantara. Rangkaian perayaan HIMAS 2016 dilaksanakan oleh Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan yang melibatkan perwakilan-perwakilan Masyarakat Adat dari berbagai daerah di Indonesia, para pegiat Seni dan Budaya, Organisasi-organisasi pendukung gerakan Masyarakat Adat.
Menurut Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, bentuk kerjasama antara Masyarakat Adat dengan Negara dalam penyelenggaraan HIMAS 2016 ini adalah sebuah kemajuan. Dialog Sambung Rasa adalah sinyal positif dukungan pemerintah kedepannya agar masyarakat adat lebih diperhatikan terutama dalam sektor Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Nawacita dan RPJM”
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengatakan sejalan dengan tema PBB untuk HIMAS 2016, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ingin menunjukkan komitmen dalam mendukung perjuangan masyarakat adat khususnya dalam bidang pendidikan. Pemerintah berkomitmen memperjuangkan hak-hak pendidikan masyarakat adat sebagaimana dicanangkan negara-negara dunia pada HIMAS tahun ini. Hal ini sejalan dengan NawaCita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan tradisi, Direktorat Jendral Kebudayaan, kemendikbud mendukung pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat, terutama hak menganut kepercayaan dan melaksanakan tradisi kebudayaan masing-masing.
Abdon menambahkan kerjasama ini merupakan usaha bersama memperjuangkan hak masyarakat yang masih terabaikan. AMAN meminta agar Presiden segera membentuk Satgas Masyarakat Adat dengan janji Presiden RI lebih setahun lalu demi memperkuat jembatan antara masyarakat adat dan Negara, memastikan Negara hadir di tengah-tengah masyarakat adat dan pada akhirnya membuat masyarakat adat merasa bagian yang utuh dari Indonesia, kata Abdon.
— S e l e s a i —
Sumber: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
