Samosir, Sumatra Utara – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan tengah fokus siapkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). RIPK merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sekaligus menjadi acuan untuk menyusun RPJMN tahun 2020 – 2024.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sri Hartini memaparkan, dokumen penting yang menjadi acuan dari penggodokan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ialah dokumen Pokok-Pokok Pikiran Daerah (PPKD) yang sudah diserahkan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini kabupaten/kota.
“Bahwa visi-misi 20 tahun ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Kebudayaan ialah Indonesia bahagia, berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterahkan masyarakat. Ini mari semuanya kita menerjemahkan isi Pemajuan Kebudayaan,” imbau Sri Hartini kepada Pemda Kabupaten Samosir saat pembukaan Gebyar Budaya di Komplek Museum Pustaka Batak, Kabupaten Samosir, Sumtra Utara pada Rabu (24/4/2019).
Ditjen Kebudayaan, lanjut Sri Hartini, terus fokus dan mempelajari apa-apa saja yang tertuang di dalam isi dokumen PPKD tersebut. Adapun saat ini dokumen yang diterima Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru 340 dari total keseluruhan 516 dokumen, sesuai jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
“Artinya apa, kami mempelajari betul apa saja dokumen yang kami terima,” imbuhnya.
Pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyerahkan Strategi Kebudayaan ke Presiden RI Joko Widodo. Adapun 7 isu pokok Pemajuan Kebudayaan dijawab dalam Tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan. Ia pun mengajak masyarakat Kabupaten Samosir untuk berkontribusi langsung dan turut menyukseskan program yang menjadi prioritas nasional, termasuk Pekan Kebudayaan Nasional dan Kemah Budaya Kaum Muda.
“Saya harap apa yang kita lakukan ini betul bisa membawa Pemajuan Kebudayaan ke arah yang lebih baik, karena kepemilikan kebudayaan ada di masyarakat,” tukasnya.
