Jakarta – Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid membuka Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI), malam tadi, Minggu (5/11). Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya Strategi Kebudayaan yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang telah disahkan April 2017 lalu.
Menurutnya, Strategi Kebudayaan sangat diperlukan untuk menata dan mengelola kebudayaan Indonesia. “Ini adalah poin yang paling penting. Strategi Kebudayaan tidak mengatur apa yang akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Mereka sudah hidup. Tapi yang hidup ini arahnya ke mana? Mau mencapai apa? Bagaimana koherensinya di dalam rentang waktu tertentu? Itulah mengapa Strategi Kebudayaan relevan untuk dibicarakan,” jelasnya.
Strategi Kebudayaan merupakan hasil yang akan dicapai setelah KKI berakhir. Di mana nantinya, Strategi Kebudayaan ini akan diteruskan menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangan Menengah, dan akhirnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah.
Basis dari Strategi Kebudayaan ini adalah data-data yang dihimpun secara masif, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, yang diberi nama Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Sejak Maret, pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan komunitas dan perguruan tinggi, menggeliat, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi apa saja yang ada di kabupaten/kota masing-masing.
“Sarana-sarana, SDM, kekayaan bangsa, dan ekspresinya semua di data. Sekarang ini sudah ada 200 lebih kabupaten/kota dan 24 provinsi (yang mengumpulkan PPKD). Ini bahan yang luar biasa. Kemarin saya coba menumpuk itu di ruang kerja, itu dua kali lipat tingginya dari saya. Ini akan terus bertambah karena ini belum 50% dari kabupaten/kota yang mengumpulkan,” kata Hilmar.
Proses pendataan seperti ini, lanjutnya, baru pertama kali dilakukan di sejarah Republik ini. “Ini basis informasi yang mestinya akan sangat membantu kita merumuskan strategi yang konkrit, strategi yang betul memang bisa menjadi operasional yang membantu dalam bertindak. Utamanya bagi pemerintah, apalagi pemerintah daerah, kab/kota ini sangat-sangat menentukan,” tegasnya.
Pra KKI menjadi wadah para stakeholder untuk menyusun, mengumpulkan, mengidentifikasi dan mendiskusikan secara mendalam serta melihat basis apa yang akan dibicarakan. Hasil dari Pra KKI ini nantinya akan dibawa pada forum KKI pada Desember mendatang.
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 menjadi momen yang tepat untuk merumuskan Strategi Kebudayaan. “Momen ini menjadi sangat signifikan karena momennya bertemu dari berbagai arus, yaitu dari siklus lima tahunan KKI, tahun ini tepat 100 tahun KKI, dan kongres pertama setelah berlakunya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Saya juga memiliki harapan khusus, rumusan dari kongres ini memiliki nilai historis untuk generasi-generasi mendatang.” tukas Hilmar.
Forum Pra KKI berlangsung dari Minggu-Selasa, 4-6 November 2018, di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 400 peserta yang berasal dari budayawan, seniman, sejarawan, komunitas budaya, pegiat budaya, perwakilan individu, perwakilan lembaga/instansi/yayasan/asosiasi, akademisi, pakar, antropolog, kelompok difabel, dan stake holders terkait.
