JAYAPURA. Dalam pencanangan implementasi kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015, yang dilaksanakan di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu (15/07/2014). Dalam laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda mengatakan, penyebaran informasi tentang kurikulum 2013 sudah menjadi keharusan meskipun dari sisi implementasinya masih terkendala oleh beberapa persoalan, diantaranya sulitnya akses untuk menembus beberapa daerah yang di dalamnya terdapat sejumlah sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan.“Keterbatasan itu merupakan dampak dari kondisi provinsi Papua dengan letak geografi, topografi dan demografi yang unik,” kata Elias Wonda.
Keunikan dan demografi ini, kata Elias, tentu membutuhkan kerjasama yang saling bersinergi, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program termasuk di dalamnya dana dan sumber dana yang dibutuhkan demi kelancaran suluruh rangkaian kegiatan.
“Minimal tiga komponen yang perlu saling bersinergi dalam rangka penyebarluasan informasi kurikulum 2013 di Papua, yakni lembaga penjamin mutu pendidikan (LPM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota. Hal ini dianggap penting agar diperoleh data yang valid mengenai jumlah guru yang telah dan akan diikutkan pada pelatian kurikulum 2013,” ujarnya.
Pengimbasan kurikulum 2013 di Papua telah dilaksanakan sejak tahun pertama pemberlakuan kurikulum. Pengimbasan tersebut dilaksanakan baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk penguatan program kegiatan penjaminan layanan pendidikan di bidang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.
“Kegiatan dalam bentuk sosialisasi telah dilaksanakan di lima region, yakni region Jayapura meliputi Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Kota Jayapura, region Merauke meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi, region Nabire meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, region Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori, serta region Wamena meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Yalimo, dan Tolikara,” jelasnya.
Pada tahun pertama pemberlakuan kurikulum 2013 di Papua medapatkan 69 sekolah sasaran. “Ke 69 sekolah tersebut tersebar pada 36 SD, 19 SMP, 11 SMA, dan 4 SMK. Jumlah tersebut sagat sedikit dibandingkan dengan 4606 SD/MI. 1090 SMP/MTs baik negeri maupun swasta, dan 570 SMA/SMK negeri dan swasta,” tambah Elias.
Dengan melihat hal itu, kata Elias, menjelang tahun kedua penerapan kurikulum 2013 baik LPMP Jayapura maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua dan kabupaten/kota se Papua, semakin gencar melaksanakan pelatihan guru. Bahkan beberapa diantaranya dengan cara mandiri melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 di Pulau Jawa.
“Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Yalimo misalnya, dengan menggunakan fasilitas dana Otsus melaksanakan pelatihan kurikulum 2013 bagi kepala sekolah di LPMP Jogyakarta. Demikian Kabupaten Sarmi, Mamberamo Tengah serta beberapa kabupaten lainnya secara mandiri mengundang narasumber nasional dan instruktur nasional yang ada di Jayapura untuk melatih guru-guru mereka,” katanya.
Ditambahkannya, jumlah guru yang ada di Papua mulai dari SD sampai dengan SMA/SMK sebanyak 26.923 orang guru yang tersebar di 28 kabupaten dan satu kota. Dari jumlah tersebut seharusnya jumlah guru sasaran yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum sebanyak 16,094 orang. Namun dalam kenyataannya yang terlatih secara formal maupun mandiri baru sekitar lima ribu sampai enam ribu orang guru atau sekitar 37 persen.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan berat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua termasuk LPMP Jayapura dalam pemgimplementasikan kurikulum 2013. Menyikapi tugas berat ini, dinas pendidikan melalui gubernur dan wakil gubernur memohon untuk lebih mempertegas penggunaan 30 persen dana Otsus untuk pendidikan termasuk di dalamnya untuk pelatihan implementasi kurikulum 2013,” ujar Elias Wonda.
Ditempat yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan, tantangan di bidang pendidikan memang semakin berat dan itu sejak dulu kala. Tidak ada yang punya pandangan berbeda.
“Papua dari segi demografisnya luar biasa, sumber daya alam kekayaannya luar biasa, tingkat kesulitan untuk mengakses antar daerah berat, itulah kondisi Papua dan itulah yang menjadi tantangan bersama. Oleh karena itu dengan semangat baru kita bisa merubah Papua yang cerdas, Papua yang bangkit, Papua yang mandiri dan Papua yang sejahtera. Kalau kita ingin mandiri, bangkit dan sejhatera, maka cara yang paling jitu dan mulia adalah membangun kecerdasan terlebih dahulu, dan itu kata kucinya ada di pendidikan,” kata Nuh.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH dalam sambutannya mengungkapkan, untuk mendukung impkementasi kurikulum 2013, maka pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pelatihan dan pendampingan guru dan penyediaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan bagi guru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014.
“Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 ini adan menerebos berbagai kendala maupun permasalahan di Papua, maka saya menginstruksikan kepada Bupati/Walikota dan tim anggaran provinsi termasuk SKPD terkait agar memastikan ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi implementasi kurikulum 2013 melalui anggaran 30 persen dari 80 persen dana Otsus pendidikan di kabupaten/kota.
