Presiden Jokowi mengganti dua menteri yang termasuk kategori paling populer di kabinetnya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Anies digantikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendi dan Yuddy digantikan politisi PAN asal Kepri, Asman Abnur.
Selaku aparatur sipil negara (ASN), kami hanya mencermati kiprah Anies Baswedan dan Yuddy Chrisnandi semasa menjabat. Banyak kawan-kawan ASN di Kemdikbud yang terkejut begitu tahu, pucuk pimpinannya Anies Baswedan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi diganti saat baru 20 bulan menjabat. Media sosial para ASN ramai dengan ucapan simpati dan duka. Tak hanya ASN atau pegawai, praktisi pendidikan juga banyak yang merasa kehilangan saat Anies Baswedan yang baru meretas mimpi sudah harus mengakhiri kiprahnya di Kemdikbud. Sosok yang menyejukkan itu dianggap pergi terlalu cepat.
Kebijakan Maju Mundur
Sah-sah saja jika banyak yang kecewa Anies Baswedan diganti. Tapi tak dipungkiri, Anies sejak awal menjabat juga identik dengan kebijakan yang kontroversial. Hal yang mengundang perdebatan adalah penerapan kurikulum K13 yang sudah diapungkan Mendikbud sebelumnya, M Nuh dan berlaku nasional tiba-tiba dibatalkan Anies Baswedan begitu ia dilantik. Alasannya, K13 itu terlalu prematur dan harus dievaluasi terlebih dahulu. Sekolah-sekolah kembali diperintahkan menjalankan kurikulum 2006. Padahal sejumlah sekolah di sejumlah kota sudah siap dan telah memulai menjalankan K13. Sebaliknya, sekolah-sekolah agama yang dibawah naungan Kementrian Agama tetap tancap gas
menjalankan K13. Baru setahun, tahun ajaran 2016/2017 ini, Kemdikbud mengeluarkan lagi kebijakan untuk penerapan K13 yang sekarang disebut kurikulum nasional. Kebijakan maju mundur ini meresahkan dan membingungkan dunia pendidikan.
Sah-sah saja jika ada pergantian kurikulum. Namun, kalau ganti menteri ganti pula kurikulumnya itu namanya ngawur. Blunder yang dilakukan Anies Baswedan harusnya jadi perhatian menteri baru. Hal yang terpenting adalah menteri baru bisa menjadikan pendidikan dan kebudayaan bangsa ini jadi lebih berkualitas.Menteri baru bisa meneruskan program menteri Anies Baswedan yang sukses menjadikan citra Kemdikbud jauh lebih baik dan transparan, termasuk dari segi keuangan.
Hal yang juga harus perhatian Mendikbud baru adalah membagi perhatiannya dalam mengurusi pendidikan dan kebudayaan. Pasca bergabung kembali ke Kemdikbud, bidang kebudayaan selama ini masih dianaktirikan dan belum jadi prioritas. Selama 20 bulan menjabat, Anies Baswedan masih fokus berkutat mengurusi bidang pendidikan yang selama ini menjadi habitat dan perhatian utamanya. Lihat saja pidato perpisahan Anies Baswedan sebagai menteri. Anies piawai menuliskan kata kata indah dalam pidatonya yang membuat mereka yang membaca begitu terpesona.Ia menuliskan surat yang hanya ditujukan kepada para guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Tak ada ucapan perpisahan untuk ‘orang budaya’.
Tak jauh beda, Yuddy Chrisnandi juga banyak dikritik karena kebijakannya yang maju mundur dan sangat kontroversial. Ia mengeluarkan kebijakan melarang kegiatan kantor pemerintah baik pertemuan atau rapat di hotel. Ini sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor mulai Desember 2014. Kebijakan ini alasannya untuk efisiensi anggaran. Namun, kebijakan ini mengundang banyak protes. Tingkat hunian hotel langsung anjlok. Dunia pariwisata konvensi langsung lesu. Nilai kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari efisiensi yang ditargetkan itu.
Yuddy Chrisnandi akhirnya melunak dan membatalkan kebijakannya itu melalui Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Tak hanya soal larangan kegiatan di hotel, politisi Hanura itu juga sering blunder memberikan komentar terkait penerimaan CPNS (ASN), termasuk pegawai honorer. Seringkali ia membuat pernyataan adanya pengangkatan pegawai honorer jadi CPNS, namun tak lama kemudian ia meralat dengan dalih karena masalah anggaran atau alasan lain.
Ia gemar menyorot masalah pemborosan anggaran, tapi disisi lain tindakan yang dilakukannya berbanding terbalik. Yuddy dikritik karena memakai mobil dinas plat merah saat mudik lebaran. Sementara, sejumlah daerah melarang pemakaian fasilitas mobil plat merah saat lebaran. Politisi Hanura itu jadi bulan-bulanan media karena kasus surat katebelece Kemenpan RB yang ditujukan ke Kemenlu terkait plesir kolega Yuddy Chrisnandi ke Australia. Dalam surat itu, Kemenpan RB mengajukan permohonan kepada Kemenlu agar menyediakan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi untuk rombongan kolega Menteri Yuddy, atas nama Wahyu Dewanto. Kasus ini menjadi rapor rapor merah politisi yang dibesarkan Golkar kemudian pindah haluan ke Hanura ini.
Pengantinya, Asman Abnur yang dikenal sebagai politisi yang piawai diminta lebih tenang, lebih terencana dan tak mengeluarkan kebijakan yang kontroversional. Asman selama ini dikenal sebagai figur yang tenang, tak meledak-ledak dan tak haus publikasi media massa. Meski pernah tiga kali jadi anggota DPR RI dan pernah jadi Wawako Batam, pengusaha sukses di Batam itu figur yang cool.
Asman diharapkan bisa meneruskan program Kemenpan RB yang sudah berjalan baik. Tak perlu susah-susah mencari contoh. Kiprah Menpan RB saat dipegang Azwar Abubakar yang juga politisi PAN dengan wakilnya, Eko Prasojo terbilang sukses. Zaman mereka mulai penerimaan CPNS dengan sistem komputer, lelang terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi dan mendorong setiap instansi pemerintah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Zaman mereka juga lahir sejumlah undang-undang, seperti UU kementrian negara, UU pelayanan publik, UU tentang aparatur sipil negara dan UU tentang administrasi pemerintahan.
Dunia pendidikan, masyarakat dan khususnya aparatur sipil negara tak perlu menteri yang populer, jago pidato dan pandai membangun citra. Kita tak peduli background pendidikan, asal usul kampung atau pun status menteri itu seorang politisi atau dari kalangan profesional murni. Hal yang ditunggu adalah kerja dan kerja sesuai tagline-nya Jokowi. Membawa Kemdikbud dan Kemenpan RB jauh lebih baik. Dunia pendidikan dan kebudayaan, serta aparatur sipil negara kita semakin berkualitas.(terbit di Harian Tanjungpinangpos).
