PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

• Meningkatnya kapasitas APIP
• Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
• Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
• Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
• Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur
• Meningkatnya kualitas opni WTP oleh BPK

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

• Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
• Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan baran dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
• Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
• Meningkatnya akuntabilitas aparatur

PENGUATAN TATA LAKSANA

• Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government
• Meningkatnya kualitas taat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
• Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
• Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik
• Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal
• Meningkatnya kualitas pelayanan

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

• Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
• Menngkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit
• Meningkatnya kemampuan menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur
• Membentuk talent pool untuk pengembangan karir pegawai
• Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi
• Menerapkan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan
• Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur
• Meningkatnya profesionalisme aparatur

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

• Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
• Meningkatnya profesionalisme aparatur

Standar Pelayanan :
1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan Fasilitasi Bantuan Pemerintah
3. Standar Pelayanan Bioskop Keliling

SURVEY LAYANAN PUBLIK BPNB PROVINSI JAWA BARAT

1. Layanan Perpustakaan BPNB Provinsi Jawa Barat
a. Kuesioner        b. Hasil survey

2. Layanan Bioskop Keliling Provinsi Jawa Barat
a. Kuesioner        b. Hasil survey

3. Layanan Kegiatan Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya
a. Kuesioner        b. Hasil survey

4. Layanan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya
a. Kuesioner        b. Hasil survey

5. Layanan Pengkajian Sejarah dan Nilai Budaya
a. Kuesioner        b. Hasil survey