NUSA DUA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa tokoh masyarakat di Bali memiliki peran menentukan arah pembangunan dan pemerataan pariwisata Bali Selatan-Bali Utara.
“Sekarang terserah tokoh Bali, apa mau (Bali Utara) dikomersialkan?” ujar Rizal saat menjadi pembicara dalam seminar yang digelar serangkaian Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (21/4/2016).
Rizal menyebutkan pengembangan tersebut setidaknya akan nampak seperti pembangunan pariwisata di kawasan Bali Selatan yang sudah padat dengan area bisnis dan komersial.
“Kalau kita kembangkan (Bali Utara) nanti rusak lingkungannya dan tata budayanya. Atau kita biarkan saja Bali Utara supaya ‘heritage’ dan tata budayanya tidak berubah, sedangkan di Bali Selatan tetap dengan bisnisnya,” katanya.
Menurut Rizal, membangun di Bali Utara tidak terlalu sulit karena daerah itu memiliki potensi yang besar yakni dengan membangun bandara dan akses jalan.
Sekitar 900 penari, yang berasal dari kalangan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi se-Kabupaten Buleleng, bersama-sama menarikan tari nelayan di Jalan Ngurah Rai, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, saat pembukaan Festival Buleleng 2014, Rabu (6/8/2014). Festival Buleleng 2014 berlangsung hingga Minggu (10/8/2014) dan dirangkai dengan pelaksanaan Buleleng Endek Carnaval.
Rizal mengatakan bahwa apabila Bali Utara dikembangkan maka harga tanah di daerah tersebut akan melonjak bahkan hingga 20 kali lipat dibandingkan harga saat ini. Sementara harga tanah di Bali Selatan saja saat ini sudah mencapai 100 kali lipat.
“Apa itu yang memang diinginkan Bali? Makanya tokoh di Bali kumpul dulu apa sebenarnya yang diinginkan,” ujarnya.
Rizal Ramli menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
Menurut Tjokorda, di saat pemerintah tengah gencar mendorong destinasi baru di 10 wilayah, di Bali justru terjadi kegamangan.
“Di Bali, kami mengalami hal rancu. Dulu konsep pariwisata budaya. Sekarang pembangunan melemahkan budaya Bali,” ucap mantan Bupati Gianyar itu.
Lumba-lumba di Pantai Lovina, Singaraja, Bali.
Saat ini, Bali justru mengacu pada pembangunan seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Hongkong. Namun pada saat yang sama konsep pembangunan itu menggerus kearifan lokal yang sekian lama terjadi di Pulau Dewata.
Pemerintah saat ini tengah fokus mengembangkan 10 destinasi baru yang diharapkan mendulang devisa negara sektor pariwisata.
Kesepuluh destinasi baru itu adalah Borobudur (Jateng), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Kelayang (Babel).
