Jakarta — Dirjen kebudayaan, Hilmar Farid, siang tadi menjadi salah satu pembicara dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019, di Jakarta Convention Center, Selasa (23/7).
Dalam sesi khusus bertajuk ‘Arts, Science, Culture, and Development’, ia menyampaikan bahwa ekonomi berbasis budaya saat ini tumbuh dengan sangat pesat, yakni sebesar 6,1% bagi keseluruhan ekonomi dunia.
“Untuk mengembangkan ekonomi berbasis budaya, kita bisa masuk dari jalur manapun. Sebagai penonton, konsumen, produsen, dan sebagainya. Ada 5 komponen utama dalam rantai nilai kebudayaan, di antaranya kreasi, produksi, diseminasi, eksebisi, dan konsumsi.
Dari rantai nilai ini kita baru ngisi 35% dari sisi kementerian,” paparnya.
Namun, yang terjadi sekarang ini, lanjut Hilmar, ide-ide bagus tidak bisa dieksekusi, bukan karena tidak adanya uang atau anggaran, melainkan tidak hadirnya SDM yang berkualitas. Banyak antusiasme potensi kreatif dari masyarakat, terutama anak muda, tetapi belum terwadahi dengan baik. Usia-usia produktif, 18-30 tahun menjadi sumber energi utama yang harus dikawal, khususnya dalam ide dan pengaplikasiannya.
“Apa tantangan utamanya? Kerja kita jadi sporadis. Tidak berkelanjutan. Sulit membuat festival menjadi langgeng,” katanya.
Melihat hal itu, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Dana Alokasi Kebudayaan. Dana ini hadir untuk memastikan bahwa tersapat cukup dana atau anggaran untuk para kreator, juga hadir pula Dana Perwalian yang sudah tertuang dalam undang-undang.
Harapannya, pengembangan ekosistem bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan visinya, yaitu berbasis kebudayaan. Bukan mencari sektor lain, tetapi membuat pertumbuhan ekonomi berbeda. Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) yang saat ini sedang berlangsung juga menjadi salah satu bukti, bahwa Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawal anak-anak muda berpotensi, untuk hadir dan menjadi garda terdepan pemajuan kebudayaan. Melalui KBKM ini, ide-ide kreatif terkait kebudayaaan dipertajam dan dibantu untuk terealisasi.
“Kebudayaan terlalu serius untuk ditangani salah satu pihak saja, atau dalam hal ini pemerintah. Keterlibatan publik adalah kunci utama untuk menjadi penggerak perekonomian yang berbasis kebudayaan. Visi 2040 adalah Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya,” tutup Hilmar.
