Jakarta – Bertempat di Gedung Widjojo Nitisastro Bappenas, dalam acara Seminar Nasional Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan Peta Pembangunan Kebudayaan. Ia mengawali dengan memberi gambaran keadaan kebudayaan di Indonesia.
Ada tiga masalah fundamental yang terjadi di Indonesia, pertama adalah krisis sosial budaya. Krisis sosial budaya terjadi dalam bentuk meningkatnya intoleransi dan kekerasan sektarian. Selain itu juga terjadi pergeseran nilai akibat teknologi digital yang menimbulkan kegelisahan baru.
Kedua adalah akses dan sumber daya yang tidak merata, hanya ada 25 taman budaya dan 100 museum yang berfungsi, mayoritas hanya di kota-kota besar. Pengelola, pelaku dan dukungan finansial pun demikian, belum mencapai pinggiran dan pedesaaan.
Terkahir adalah koordinasi, terdapat 18 kemeterian/ lembaga yang memiliki tugas dan fungsi kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas mengkoordinasi dalam pemajuan kebudayaan.
Sementara upaya yang dilakukan dalam pengembangan kebudayaan tercantum dalam Rancangan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.
Selain itu, Hilmar Farid menyampaikan arah dan strategi pembangunan kebudayaan. Arah dan strategi pembangunan kebudayaan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku dan pengelola kebudayaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap proses dan produk kebudayaan, meningkatkan kerjasama antardaerah dan antarbangsa, serta meningkatkan mutu tata kelola.
