Bogor (16/3) 1927, 12 Maret: Sudharmono lahir di Desa Cerme, Gresik, Jawa Timur. Ia anak ketiga dari pasangan R. Wirodiredjo dan Soekarsi. Menjadi Wakil Presiden RI ke-5 masa bakti 19881993. Pada 25 Januari 2006 Sudharmono wafat di Jakarta.
1928, 9 Maret: Mohammad Hatta menyerahkan pembelaan tertulis yang berjudul Indonesia Merdeka (Indonesie Vrij).
1949, 1 Maret: Tentara Nasional Indonesia (TNI) Brigade 10 melakukan serangan umum ke pusat kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Serangan dikenal dengan “SO 1 Maret”, dipimpin oleh Letkol. Soeharto, berhasil memaksa Belanda kembali ke meja perundingan.
1956, 26 Maret: Presiden Sukarno membuka sidang pertama Konstituante setelah sepekan sebelumnya Ali Sastroamidjojo ditunjuk kembali oleh Presiden Sukarno sebagai Perdana Menteri untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Burhanuddin Harahap pada 3 Maret. Sukarno berpesan, “Buatlah Undang-Undang Dasar jang tjotjok dengan Djiwa proklamasi, buatlah Undang-Undang Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Revolusi”.
1957, 14 Maret: Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar. Presiden Sukarno mengumumkan Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB). Institusi UUKB adalah Penguasa Perang Pusat (Peperpu) kemudian Penguasa Perang Tertinggi (Peperti).
1961, 4 Maret: Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dilangsungkan penandatanganan perjanjian pembelian senjata atas kredit jangka panjang. Pihak Indonesia diwakili Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution.
1963, 28 Maret: Deklarasi Ekonomi (Dekon) diumumkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Presiden Sukarno membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).
1966, 11 Maret: Presiden Sukarno memberikan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu bagi terjaminnya keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden. Surat perintah itu dikenal sebagai Supersemar.
1966, 12 Maret: Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang beserta organisasi yang bernaung, berlindung, dan berafiliasi dengannya.
1967, 27 Maret: Jenderal Soeharto dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia ke-2.
1973, 27 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1973-1978.
1978, 23 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Adam Malik sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1978-1983.
1983, 10 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1983-1988, sekaligus MPR memberi gelar Presiden Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”.
1988, Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sudharmono sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1988-1993.
1993, 10 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1993-1997. Sepekan kemudian susunan kabinet diumumkan.
1998, 29 Maret: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti 1998-2003.
2000, 14 Maret: Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.
2002, 25 Maret: DPR mengesahkan Rancangan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Penyucian Uang (Money Laundring) menjadi UU.
2005, 9 Maret: Di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao yang didampingi Perdana Menteri Mari Alkatiri menandatangani deklarasi bersama pembentukan Commision Truth and Friendship (Komisi Kebenaran dan Persahabatan/KKP). Sumber : Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014. (Doni Fitra)