Dukung Pengembangan Situs Candi Pulau Sawah BPCB Provinsi Sumatera Barat Hadiri Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Pengembangan Situs Candi Pulau Sawah, Kabupaten Dharmasraya.

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Dharmasraya pukul 14.00-17.00 WIB.
Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, dan Kepala BPN Dharmasraya.

Rapat tindaklanjut ini menindaklanjuti dari pertemuan tanggal 13 April 2022 di Kantor BPPW Sumatera Barat yang lalu yang memberikan beberapa catatan/rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti diantaranya soal kejelasan status lahan, kajian Dampak Cagar Budaya, telaah terhadap DED Bangunan Cungkup, pembangunan jalan lingkung dan hal teknis lainnya.

Hasil rapat menyimpulkan beberapa point diantaranya:

  1. Perlu gerak cepat terkait kejelasan status lahan di Candi Pulau Sawah agar kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan fisik di Candi Pulau Sawah sesuai prosedur serta clear dan clean.
  2. Analisis Dampak Pusaka/Andap (Heritage Impact Assessment) perlu dilakukan untuk menidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu pembangunan atau rencana pembangunan terhadap nilai-nilai penting Cagar Budaya, untuk kemudian diberikan rekomendasi cara untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif tersebut. Keberadaan HIA menjadi penting terkait adanya kebutuhan tentang instrument untuk mengukur sejauh mana rencana pembangunan atau penataan dapat diijinkan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap nilai penting suatu kawasan pusaka/Cagar Budaya yang dilestarikan.
  3. Perlu dilakukan sosialisasi dan konsolidasi terhadap masyarakat yang menguasail/memiliki lahan di Situs Candi Pulau terkait Rencana Pengembangan Candi Pulau Sawah yang diusulkan oleh Pemerintah Dharmasraya ke Kemenpupr agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bersama-sama mendukung proses pelaksanaan kegiatan tersebut.