Peran Pemangku Pelestarian Dalam Pengembangan Kawasan- Seminar Internasional Sangkulirang Natural & Cultural Heritage

  • Post author:
  • Post category:Berita

Sesi keempat hari Rabu (25/09) Seminar Internasional Sangkulirang Natural & Cultural Heritage dengan tema “Peran Pemangku Pelestarian Dalam Pengembangan Kawasan” di sampaikan oleh Marsis Sutopo, Kepala Balai Konservasi Borobudur, Hernowo Supriyanto, Taman Nasional Kutai dan Ir. Suprihanto, Kepala Bappeda Kutai.

Marsis Sutopo, Kepala Balai Konservasi Borobudur, Hernowo Supriyanto, Taman Nasional Kutai, dan Ir. Suprihanto, Kepala Bappeda Kutai
Marsis Sutopo, Kepala Balai Konservasi Borobudur, Hernowo Supriyanto, Taman Nasional Kutai, dan Ir. Suprihanto, Kepala Bappeda Kutai

Paparan Pertama yang disampaikan oleh Marsis Sutopo, Kepala Balai Konservasi Borobudur, bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan Warisan Budaya, Warisan Alam maupun Warisan Campuran antara keduanya. hal-hal pokok dalam pengelolaan Warisan Dunia antara lain :

  • Mempertahankan OUV, bahwa setiap Warisan Dunia memiliki OUV yang merupakan karakter, identitas, atau ruh obyek yang bersangkutan. Oleh karena itu OUV yang melekat pada setiap obyek yang sudah menjadi Warisan Dunia harus tetap dipertahankan, bahkan akan lebih memberikan manfaat dan makna kalau dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk konteks kekinian tanpa bertentangan atau mengancam OUV itu sendiri.
  • Mempertahankan State of Conservation, keterawatan sebuah Obyek Warisan Dunia harus sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.
  • Mempertahankan Integritas dan Keaslian
  • Proteksi dan Manajemen Pengelolaan
  • Laporan Rutin

Kewenangan UNESCO :

  • Monitoring
  • Reactive monitoring
  • Dangerous List
  • Delete

Mengacu pada 5P :

  • Pelestarian meliputi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
  • Pelestarian bersatu dan terkait dengan lingkungan budaya dan lingkungan alam.
  • Pelestarian untuk dan oleh semua.
  • Pelestarian budaya tangible dan intangible.
  • Pelestraian berwawasan kemanfaatan yang terintegrasi.

Menurut Marsis Sutopo, Sangkulirang harus memiliki :

  • Visi
  • Lembaga Pengelola, yaitu Lembaga pemerintah atau semi-pemerintah yang bersifat not for profit, Satuan kerja  biasa /UPT, Satuan kerja berbentuk BLU dan PT/Yayasan.

Pengelola yang baik :

  • Heritage Lestari
  • Masyarakatnya Sejahtera

Kemudian dilanjutkan dengan paparan berikutnya disampaikan oleh Hernowo Supriyanto, Taman Nasional Kutai terkait dengan kawasan, menurut beliau Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian. Suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

  • Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami
  • Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya, serta gejala alam yang masih utuh dan alami.
  • Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.

Beliau berharap, Kawasan Sangkulirang bisa menjadi kawasan Taman Nasional tetapi diperlukan proses-proses yang sangat panjang.

Dalam mengelola kawasan pasti ada tantangan, yaitu illegal logging. Perburuan liar juga sering terjadi sehingga satwa yang diburu menjadi rusak, sehingga dari permasalahan tersebut ekosistem ini menjadi rusak.

Selanjutnya Paparan yang disampaikan oleh Ir. Suprihanto, Kepala Bappeda Kutai Timur, dengan tema Peran Pemangku Pelestarian dalam Pengembangan Kawasan. Beliau menyampaikan mulai pertama kali untuk menetapkan kawasan karst ini menjadi domain, yaitu penetapan RTRW, dimana RTRW sampai saat ini belum di Raperda kan karena bulan Agustus baru mendapatkan persetujuan dari Kemenhut untuk melanjutkan raperda ini.

Kawasan karst ini sudah menjadi kawasan lindung yang menjadi konservasi, Kawasan Karst masih menjadi hutan tropis.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan karst ini :

  • Belum disahkannya perda yang mengatur secara khusus pengelolaan kawasan karst
  • Degradasi kawasan karst terus berjalan
  • Kurang tersosialisasinya istilah karst kepada masyarakat
  • Dampak pada perdagangan walet
  • Adanya jaringan jalan HPH yang memasuki kawasan karst akan menimbulkan masalah baru
  • Kawasan ini memiliki sejumlah potensi ancaman yang sangat menghawatirkan

Tujuan pengelolaan karst :

  • Pelestarian peninggalan benda-benda budaya pada jaman purba dikawasan karst
  • Membangun modal pengelolaan kawasan karst terpadu
  • Menghasilkan manfaat ekonomi

Hubungan dokumen perencanaan :

Sesuai visi pembangunan kapubaten Kutai Timur yang tercantum dalam peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten Kutai Timur tahun 2011 – 2015 yaitu pembangunan daerah bertumpu pada agribisnis menuju Kutai Timur mandiri. Pengelolaan cagar alam dan budaya tertuang dalam 2 dari 9 misi pembangunan daerah yaitu :

  • Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
  • Menentukan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Rencana pengelolaan Kawasan Karst :

  • Dalam raperda RTRW Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2032, Kawasan Karst yang terletak di kecamatan Karangan dan kecamatan Sandaran di tetapkan sebagai kawasan lindung geologi.
  • Pembentukan badan Pengelola Kawasan konservasi Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari multi stakeholders (SKPD terkait, Perguruan tinggi, RSM, Perusahaan, Praktisi, dan ahli Karst).

 Peluang :

  • APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 sebesar 3,2 triliyun.
  • Perencanaan pembangunan museum untuk menyimpan, merawat dan memperkenalkan warisan budaya.   

DSC_8824