Soeharto dan Keluarga Berencana

Bogor (8/5) Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Presiden Soeharto menerapkan program keluarga berencana yang menanjurkan setiap pasangan untuk mempunyai dua anak cukup. Hal ini dilakukan untuk menghindari laju pertumbuhan penduduk yng tinggi tabg dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit, sampai dengan kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan peningkatnan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk mendukung program tersebut maka didirikanlah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN ini berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di era Soeharto, tahun 1960-an laju pertumbuhan penduduk 2,32 % turun menjadi 2,10% tahun 1970-an dan 1,97% pada 1980-an. Dengan kondisi seperti itu, program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia. Direktur UNICEF James P. Grant memuji keberhasilan ini dan apa yang dihasilkan pemerintah Indonesia sebaiknya menjadi contoh bagi negara-negara lainya.

Akseptor dan calon akseptor KB semakin banyak terutama di daerah perdesaan dan tidak bisa lagi dilayani oleh dokter karena tempat tinggalnya jauh dari puskesmas. Untuk mengatasi hal tersebut Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres Bidan dengan membuka sekolah bidan di penjuru Indonesia. Sehingga dalam 3 tahun saja kebutuhan bidan sudah terpenuhi. Posyandu juga berperan dalam mensosialisasikan KB kepada akseptor dan calon akseptor selain pelayanan kesehatan terpadu sebelum dan sesudah persalinan.

Program Keluarga Berencana dan program lainya berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk secara nyata. Bersamaan dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat pun membaik. Perkembangan ini mencerminkan peningkatan derajad kesejahteraan rakyat yang sekaligus mendorong bertambah panjangnya umur rata-rata orang Indonesia.