Perjanjian Renville 17 Januari 1948

0
7954
Kapal USS Renville milik Amerika Serikat

Bogor (17/1) Setelah persetujuan Linggajati Pemerintah Republik Indonesia semakin intensif melakukan diplomasi. Ketika itulah India, Mesir, dan negara-negara Arab semakin tegas menyatakan dukungan mereka pada Republik Indonesia. Di lain pihak Belanda melanjutkan politik pecah belahnya. Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda, yang masih merasa sebagai pemilik Hindia Belanda, semakin hari bertambah tegang dan panas. Belanda menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang berlomba dengan waktu. Suasana ceasefire berlangsung lama, berarti memberi kesempatan kepada Republik Indonesia untuk berkonsolidasi, yang berarti keberhasilan Republik.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda melancarkan Agresi militer besar-besaran. Beberapa daerah dan kota diserbu dan diduduki. Hanya intervensi PBB yang menghentikan, kembali kemeja perindungan. Kedua belah pihak yang bersengketa kembali berunding. Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang menggantikan Sjahrir, memimpin delegasi Republik berunding di kapal Renville milik Tentara Amerikan yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Periuk Pada tanggal 17 Januari 1948. Hasil perundingan Renville dianggap sangat merugikan Republik Indonesia, karena TNI harus keluar dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda. Atau, dengan istilah teknisnya, angkatan bersenjata Republik harus berada di luar garis van Mook. Karena itu pasukan Divisi Siliwangi harus keluar dari wilayah Jawa Barat. Long march Divisi Siliwangi pun terjadi dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Akibat langsung dari perundingan itu ialah terjadinya krisis internal Republik. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P), yang berperan sebagai parlemen sementara, mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet Amir Syarifuddin. Dengan jatuhnya kabinet itu maka Presiden Sukarno mengambil keputusan drastis. Ia menunjuk Wakil Presiden Hatta sebagai formatir kabinet dan pejabat Perdana Menteri. Maka Kabinet Hatta pun memulai program penyederhanaan dan rasionalisasi organisasi pertahanan. Sumber : Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014 (Doni Fitra)

TINGGALKAN KOMENTAR