Bogor (25/6) Indonesia saat pertama Presiden BJ. Habibie menjabat dalam kondisi krisis moneter. Untuk mengatasi hal tersebut Presiden BJ. Habibie atas konsultasi dengan DPR/MPR pada 25 November 1998, bersepakat untuk mempercepat jadwal Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002. Percepatan itu dikarenakan Indonesia pada saat itu sedang dilanda krisis ekonomi dan sosial yang sangat parah. Pemilu adalah suatu cara penyelamatan negara dari keterpurukan. Sidang Istimewah MPR pada 13 November 1998 memutuskan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Tujuan dari percepatan pemilu tersebut adalah untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan kehidupan berbangsa.
Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan suatu pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya dimana partai peserta pemilu terdiri 48 partai politik. Ini merupakan sebuah terobosan dari Pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat didalam berdemokrasi. Pemilu 1997 yang lalu hanya terdiri dari 2 Partai Politik dan 1 Golongan Karya, pada tahun 1999 dibuka keran pembentukan partai politik baru untuk melaksanakan demokrasi secara adil dan merata. Dominasi Golkar pada masa orba mulai dikurangi dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.2 1999 tentang partai politik dimana bermunculannya partai baru, TNI/Polri, dan PNS dilarang memihak salah satu partai.
Pelaksanaan Pemilu juga di serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menghindari campur tangan pemerintah. Anggotanya terdiri dari perwakilan 48 partai dan 4 dari pemerintah. KPU di ketuai oleh Rudini, Adnan Buyung Nasution dan Harun Al Rasyid sebagai wakil ketua. Pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia juga dibuka oleh Presiden BJ. Habibie. BJ. Habibie juga mengundang lembaga pengawasan Asing untuk memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia. pelaksanaannya juga dilakukan di sekitar tempat tinggal bukan lagi di kantor, sekolah atau tempat milik pemerintah.
Hasil dari Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu, diikuti oleh Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.