Bogor (23/1) 1947, 23 Januari: Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta. Megawati adalah Wakil Presiden RI ke-8 (1999-2001) dan Presiden RI ke-5 masa bakti 2001-2004.
1999, 7 Juni: Pemilihan Umum digelar digelar dan diikuti 48 partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 34 persen suara atau 153 kursi di DPR yang disusul Golkar (22% atau 120 kursi), PPP (10,7% atau 58 kursi), PKB (12,6% atau 51 kursi), PAN (7,1% atau 34 kursi), dan PBB (1,94% atau 13 kursi).
2001, 23 Juli: Pada hari ketiga SI MPR, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit berisi pembubaran DPR dan pembekuan Partai Golkar. Dekrit tidak memperoleh tanggapan. MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden RI ke-4 dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.
2001, 9 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong.
2001, 16 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kenegaraan pertama di depan Sidang Paripurna DPR. Megawati menyatakan bahwa ia dan keluarganya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2001, 21 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri memulai lawatannya ke negara-negara anggota ASEAN.
2002, 17 Februari: Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional. Dalam peringatan nasional di Hall A Pekan Raya Jakarta itu hadir mantan Presiden Abdurrahman Wahid.
2002, 5 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri Komite Persiapan (PrepCom) IV KTT Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) di Bali. Hadir 173 negara termasuk Uni Eropa dan 118 staf PBB.
2002, 8 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri memulai lawatannya ke empat negara Eropa: Italia, Inggris, Ceko, dan Slowakia. Sementara di Bali enam negara Pasifik Barat Daya sepakat membentuk forum Dialog Pasifik Barat Daya (Southwest Pacific Dialogue-SwPD) untuk menghadapi persaingan global. Keenam negara itu adalah Indonesia, Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Filipina, dan Timor-Leste.
2003, 9 Juni: Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional berbasis e-government, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik agar layanan publik efektif dan efisien.
2003, 13 Agustus: Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi dan termuat di Lembaran Negara No 98 Tahun 2003. Tiga hari kemudian para hakim konstitusi mengucapkan sumpahnya.
2003, 29 Desember: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ketua Taufiequrachman Ruki dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta.
2004, 5 April: Pemilu untuk memilih partai politik dan anggota dewan legislatif (DPR, DPRD, DPD) digelar serentak yang diikuti 24 partai. Lima partai yang mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golongan Karya (21,58% atau 128 kursi DPR), PDI Perjuangan (18,53 % atau 109 kursi DPR), PKB (10,57% atau 62 kursi), PPP (8,15% atau 58 kursi), dan Partai Demokrat (7,45% atau 57 kursi).
2004, 5 Juli: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung digelar dengan diikuti lima pasangan calon, yakni (1) Wiranto-Salahuddin Wahid, (2) Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, (3) Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, (4) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan (5) Hamzah Haz-Agum Gumelar. Karena tak satu pun pasangan yang mencapai 50% suara, maka Pilpres digelar dalam dua putaran. Yang berhak maju pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 4, masing-masing 33,58% dan 26.24%. Pilpres putaran kedua yang digelar pada 20 September, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 60,62%.
Sumber : Buku Presiden Republik Indonesia 1945-2014 (Doni Fitra)