KRONIK NEGARA DAN PRESIDEN 1901 – 2014 BULAN JANUARI

Museum Kepresidenan RI Balai Kirti

bogor (2/1) 1946, 4 Januari: Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta pindah ke Yogyakarta.

1946, 21 Januari: Ukraina negara yang pertama di PBB mendukung kemerdekaan Indonesia.

1947, 23 Januari: Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta. Megawati adalah Wakil Presiden RI ke-8 (1999-2001) dan Presiden RI ke-5 masa bakti 2001-2004.

1948, 17 Januari: Penandatanganan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dilangsungkan di geladak kapal Renville. Persetujuan ini menyangkut masalah politik dan militer. Masalah politik antara lain kesepakatan untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat (NIS) yang didahului oleh pembentukan Pemerintah Federal Sementara. Di bidang militer berisi kesepakatan gencatan senjata, batas wilayah RI dan pendudukan Belanda. Kekuatan militer RI harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda. Karena persetujuan Renville terlalu besar memberikan konsesi kepada Belanda, akhirnya KNIP mengajukan mosi tidak percaya. Kabinet Amir Syarifudin bubar dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

1957, 1 Januari: Untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah, setelah konflik Terusan Suez yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Mesir di bawah Gamal Abdul Naser.

1958, 20 Januari: Ditandatangani perjanjian perdamaian RIJepang untuk mengakhiri sengketa Perang Dunia II. RI menerima pampasan perang sejumlah U$ 225.080 dalam bentuk barang dan jasa.

1961, 1 Januari: Presiden Sukarno mencanangkan dimulainya pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

1961, 3 Januari: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi-Hasil (UUPBH) diberlakukan untuk mengatasi krisis pangan dan pertanian dalam jangka panjang.

1962, 2 Januari: Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat merangkap Deputi Wilayah Indonesia Bagian Timur.

1973, 5 Januari: Sembilan partai politik melakukan fusi ke dalam dua partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

2001, 1 Januari: Sistem ketatanegaraan baru, Otonomi Daerah, diberlakukan di seluruh Indonesia. Polisi Republik Indonesia (Polri) resmi dipisahkan dari Tentara Nasional.

2001, 9 Januari: Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani dokumen kesepahaman (provision of understanding) sebagai kerangka menyelesaikan konflik Aceh.

2001, 11 Januari: Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Komisi ini diketuai Jusuf Syakir.

2002, 1 Januari: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) resmi memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk UU NAD (UU No 18/2001) dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2008, 27 Januari: Presiden Republik Indonesia 1967-1998, H.M. Soeharto, wafat di Jakarta. Dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Sumber: Buku Presiden 1945-2014 (Doni Fitra)