Bogor (19/12) 1916, 16 Desember: Pemerintah Hindia Belanda memprakarsai berdirinya Volksraad (Dewan Rakyat) yang terdiri dari pejabat kolonial dan pribumi. Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Tjiptomangoenkoesoemo, Dwijosewojo adalah nama-nama tokoh pribumi di Volksraad.
1930, September-Desember: Sukarno membacakan pleidoi Indonesia Menggugat (Indonesië Klaagt Aan) di Landraad Bandung setelah sebelumnya ditahan di penjara Banceuy selama satu tahun.
1947, 26 Desember: Soeharto menikah dengan Siti Hartinah yang merupakan kerabat dari keraton Mangkunegaran di Surakarta.
1948, 19 Desember: Presiden dan Wakil Presiden memberi mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap RI. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka dan selanjutnya ke Prapat.
1949, 27 Desember: Di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. J. H. Van Maarseveen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama mengukuhkan tandatangannya pada Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat yang tidak bisa diubah lagi. Di Jakarta dilakukan upacara penyerahan kekuasaan dari Wakil Tinggi Mahkota A. H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
1955, 15 Desember: Pemilihan untuk anggota Konstituante (Badan Penyusun Undang-Undang Dasar baru).
1956, 1 Desember: Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI.
1957, 13 Desember: Perdana Menteri Djuanda mengumumkan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan nasional atas dasar Archipelagic Principle atau Wawasan Nusantara. Penetapan ini dikenal sebagai “Deklarasi Djuanda”.
1959, 31 Desember: Presiden Sukarno membentuk Front Nasional untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional yang bertujuan menyelesaikan revolusi Indonesia, melaksanakan pembangunan nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI.
1962,19 Desember: Trikora (Tiga Komando Rakyat), Komando Presiden yang diucapkan pada rapat umum di Yogyakarta dalam rangka perjuangan membebaskan wilayah Irian Barat. Trikora disambut oleh rakyat sebagai panggilan suci (sacred calling).
1999, 31 Desember: Di hadapan pemimpin-pemimpin masyarakat, Presiden Wahid mengubah nama “Irian Jaya” menjadi “Papua”.
2001, 20 Desember: Perundingan damai antarkelompok masyarakat yang bertikai di Kabupaten Poso dan Morowoli mencapai 10 butir kesepakatan dan ditandatangani di Malino. Kesepakatan itu mengakhiri pertikaian horisontal yang sudah berlangsung tiga tahun.
2002, 9 Desember: Ditandatangani kesepakatan damai antara RI dan GAM di Jenewa Swiss. Kesepakatan itu diprakarsai Centre for Humanitarian Dialogue (Henry Dunant Centre).
2003, 29 Desember: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ketua Taufiequrachman Ruki dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta.
2004, 26 Desember: Bencana besar tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang merenggut 200 ribu nyawa. Bencana dengan jumlah korban terbesar dalam sejarah Indonesia. Masa tanggap darurat ditetapkan selama tiga bulan hingga 26 Maret 2005.
2007, 3-14 Desember: Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework Convention of Climate Change) di Nusa Dua, Bali, dihadiri lebih dari 10 ribu perwakilan negara dan LSM dari 180 negara.
2009, 30 Desember: Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999-2001, wafat di Jakarta di usianya yang ke 69. Dikebumikan di Jombang.
2013, 3-6 Desember: Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 digelar di Nusa Dua, Bali. Konferensi yang diikuti 2.800 delegasi dari 159 negara anggota WTO dan 25 negara peninjau menyepakati “Paket Bali” yang berisikan “Trade Facilitation, Agriculture and LDCs”. Sumber: Buku Presiden 1945-2014. (Doni Fitra)