Bogor (20/9) Kejayaan Maritim Indonesia dan Poros Maritim Dunia yang di cetuskan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya telah di canangkan oleh Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Ketika Marsekal TNI AL Widodo AS diangkat menjadi Panglima TNI, ini menunjukan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sedang menyusun visi Indonesia baru yang berorientasi pada dunia kemaritiman.
Pada tanggal 26 Oktober 1999, Gus Dur mengeluarkan Kepres No. 355/M tahun 1999 yang berisi pembentukan Departemen Eksplorasi Laut. Kemudian rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Departemen ini sangat tepat mengingat 85 % Wilayah Indonesia merupakan kawasan laut. Kekayaan laut yang melimpah harus di eksplorasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat pesisir.
Departemen Eksplorasi Laut di ganti dengan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999. Setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dirubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000. Sekarang menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Disamping itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga mengesahkan beberapa peraturan yang mendukung Kejayaan Maritim Indonesia. Presiden Aburrahma n Wahid melalui Kepres No. 178 Tahun 1999 mengesahkan pemakaian Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Indonesia, pembentukan Dewan Maritim Indonesia melalui Kepres No. 161 Tahun 1999, mengadakan perjanjian kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam bidang pelayaran lewat Kpepres No. 55 Tahun 1999, dan pemakaian Konvensi Internasional tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak melalui Kepres No. 52 Tahun 1999. Dengan kebijakan baru itu, Presiden Abdurrahman Wahid mencoba mengembalikan Kejayaan Kemaritiman di Indonesia dan menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia yang sedang di gagas oleh Presiden Jokowi pada saat ini.