JAKARTA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Kesenian, pada Rabu (17/5) dan Kamis (18/5) besok, akan menggelar sebuah pertemuan yang diikuti para pemangku kepentingan di dunia kesenian. Pertemuan bertajuk Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) itu akan berlangsung di Jakarta dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.
Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Restu Gunawan, Menyebutkan, pertemuan yang digelar sebagai tindak lanjut dari Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III tahun 2015 lalu, akan focus membahas masalah tata kelola kesenian.
“Masalah ini khusus kita bicarakan, karena kita merasa, ada masalah yang sangat serius dan mendesak menyangkut ekosistem pengelolaan kesenian di Indonesia selama ini.Apalagi, salah satu rekomendasi KKI III tahun 2015 lalu itu menyangkut ekosistem tersebut, “tutur Restu, Rabu (17/5) pagi di Jakarta.
Seperti diketahui, KKI III tahun 2015 lalu memang menularkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya terkait masalah regulasi, kelembagaan, penganggaran, serta pembangunan ekosistem kesenian. Selain itu, KKI III juga mengamanatkan pembentukan semacam sekretariat yang bertugas mengawal usaha pelaksanaan rekomendasi kongres.
Kemendikbud merespon rekomendasi tersebut dengan membentuk Tim Kerja Rekomendasi KKI III. Tim Kerja inilah yang kemudian membantu Kemendikbud, khususnya Direktorat Kesenian, untuk mengusahakan pelaksanaan amanat kongres. Salah satunya dengan menyelenggarakan FMKN ini ,” tambah Restu.
Menurut Restu, dipilihnya persoalan tata kelola untuk dibicarakan dalam FMKN adalah karena adanya berbagai masukan, baik yang diserap oleh Tim kerja maupun oleh Kemendikbud dalam berbagai kesempatan pertemuan yang diadakan. “Masalah tata kelola ini salah satu yang paling mengemuka, meskipun disebut dalam bahasa yang berbeda,” lanjut Restu.
Diharapkan, melalui pertemuan ini nantinya akan diperoleh suatu masukan yang kongkrit mengenai format tata kelola kesenian yang ideal, yang selanjutnya akan bisa dijadikan acuan bagi berbagai pihak yang bergiat dalam pembinaan dan pengembangan kesenian. “Dari situ, nanti kita berharap nantinya bisa dibuatkan suatu ketentuan berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK pengelolaan kesenian. Dengan demikian arah pembinaan dan pengembangan kesenian kedepan akan lebih jelas dan pasti,” tegas Restu.
