BPNB DIY, Juni 2020 – Roem Royem Statements yang semula mendapat reaksi yang keras dari berbagai pihak di Indonesia, namun setelah dikoordinasikan antara Pimpinan RI yang ditawan Belanda di Bangka dan Pimpinan RI yang sedang melaksanakan perang gerilya, maka untuk melaksanakan penerimaan kembali kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Sri Sultan HemengkuBuwono IX tertanggal 1 Mei 1949, sebagai berikut:
Penetapan Presiden, Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
Kami, Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memberi tugas kewajiban kepada J.M. Hamengku Buwono IX, Menteri Negara dan Koordinator Keamanan, disamping pekerjaanja sekarang untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Jogjakarta dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia di Jogjakarta.
Untuk menyelenggarakan pekerdjaan itu beliau kami beri kuasa sepenuhnya (pleinpouvouir) untuk mempergunakan segala alat pemerintahan, jaitu misalnja Tentara, Polisi Negara, Pamong Pradja dan lain-lain Pegawai jang sudah berada dan jang akan datang di Daerah Istimewa Jogjakarta.
Menumbing, 1 Mei 1949
Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia
SOEKARNO
Sehubungan dengan hal tersebut Sri Sultan HamengkuBuwono IX segera membentuk staf persiapan penerimaan ibukota, sebagai Kepala Staf ditetapkan Kolonel Djatikusumo. Untuk memperlancar pengembalian pemerintahan RI di Yogyakarta, maka oleh Komandan WK III, Letkol Suharto diberbantukan Letnan Marsudi dan Letnan Moh. Dimyati.
Dalam rangka penarikan tentara Belanda dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan digantikan oleh TNI, antara RI dan Belanda telah disepakati persetujuan “suspension of Arm”. Pada tanggal 10 Mei 1949 Komandan Brigade T Kolonel van Langen, memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Karisedanan Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran-pertempuran dengan pasukan RI. Selanjutnya Menteri Negara RI/Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada Komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda yang diulang lagi dengan perintah baru tanggal 23 Juni 1949.
Pada tanggal 23 Juni 1949 baru ada berita dari pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak RI di Yogyakarta, bahwa tentara Kerajaan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12.00 dari Pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta akan dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1949 yang secara serentak mulai dari selatan keutara dan keluar dari kota kejurusan Magelang, yang kemudian dikenal dengan Jogja Kembali.
Sumber: Arsip Nasional RI 1949
