Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri merangsang para Kades agar mendirikan Pepustakaan Desa di wilayahnya masing-amsing. Perpustakaan Desa di masa tranformasi berbasis inklusi ini bisa dimanfaatkan warga desa untuk menggali potensi-potensi yang cocok di kelola di desa.
Tujuannya, agar masyarakat desa bisa mengerjakan kegiatannya sehari-hari dengan lebih profesional agar hasilnya lebih maksimal.
Menurut Eko Sumbarjadi yang mewakili Gubernur Kepri di pembukaan rapat koordinasi antara Tim Sinergi Kepri dengan stakeholder perpustakaan desa, dengan hadirnya Perpustakaan Desa, setiap warga desa bisa menggali pengetahuan dan berkonsultasi dengan pengurus perpustakaan desa agar penghasilan dari mata pencarian yang dijalani bsia meningkat hingga membuat perekonomian masyarakat desa menjadi semakin baik. Hal itu ditegaskan Eko Sumbarjadi saat pembukaan rakor di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (19/9/2019).
Dalam rakor yang berlangsung dua hari itu, pihak perpustakaan ansional dan perpustakaan provinsi banyak menampilkan hasil-hasil yang sudah dicapai warga desa berkat adanya perpustakaan di desa.
Ketua Tim Sinergi Provinsi Kepri Yetriani menyebutkan Pemprov Kepriakan terus mendorong agar seluruh desa di Kepri memiliki perpustakaan desa hingga bisa difungsikan warga desa untuk menggali berbagai informasi dan tempat mengasah keterampilan.
“Saat ini sudah ada delapan perpustakaan Desa yang menjadi pilot projek oleh pepustakaan nasional. Delapan desa ini mesti membuka diri untuk menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk belajar membangun perpustakaan Desa. Bahan Kepri memiliki perpustakaan desa yang prestasinya nomor 4 tingkat nasional, yakni perpustakaan Desa Toapaya, Bintan,” terangnya.
Di Perpusdes Toapaya, sambungnya, selain ramai dikunjungi anak-anak untuk menggali berbagai pengetahuan, pengelola perpustakaannya juga membuka sangar serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan informasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga desa.
Menurutnya, pihaknya akan terus akan mengembangkan perpustakaan Desa dengan menyadar ke kabupaten-kabupaten yang belum mmiliki perpustakaan desa.
“Pembangunan perpustakaan desa bisa menggunakan sebagian Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat dan ini diatur berdasarkan Permendagri. Jadi sudah ada rujukan aturannya. Dan untuk lebih menguatkan keberadaan Perpustakaan Desa, para Bupati di Kepri idealnya membuat Perbup yang mengatur tentang perpustakaan, agar perpustakaan desa bisa mendapat anggaran rutin untuk pengembangannya,” terangnya.
Menurut Yentriani, di acara itu juga pihaknya mengumpulkan delapan para Kades dan pengelola perpustakaan desa yang dijadikan pilot projek oleh Perpustakaan Nasional. Selain itu, pihak Telkom, sambung Yetriani, juga sudah menyanggupi untuk memperbaiki jaringan di desa-desa. Untuk Desa-desa di Kepri, jaringannya sudah 80 persen masuk. Namun, kadang terkendala jaringannya melemah.
“Kita undang empat desa ini untuk memeparkan kondisi perpustakan mereka dan perencanan kita kedepan.
Delapan Desa yang dijadikan percontohan itu ada di Kabupaten Karimun, masing-masing Desa Tebias, Desa Lebuh, Desa Gemuruh dan Desa Pongkar. Sementara empat desa lainnya berada di Kabupaten Bintan masing-masing Desa Sebong Pereh, Desa Mantang Baru, Desa Toapaya, Desa Kuala Sempang,” kata Yentriani yang juga menjabat sebagai Kabid Pengembangan Perpustakaan, Deposit dan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri.
Kata Yentriani, dari pemaparan program pengelola Perpustakaan Desa yang dijadikan pilot project oleh Perpustakaan Nasional, umumnya perpustakaan desa belum memiliki bagunan perpustakaan dan masih memanfaatkan balai desa.
“Tapi mereka sudah punya program-program yang baik agar minat masyarakat untuk datang terus meningkat. Perpustakaan Desa juga dijadikan tempat belajar mempromosikan ternak, tempat pelatihan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas warga desa,” sebutnya. ***
