BPK Wilayah IV akan Fasilitasi Asesmen Bidang Sejarah di Tanjungpinang

0
126
Pertemuan BPK Wilayah IV dengan pengurus MSI Kepulauan Riau

Selang sehari setelah bersilaturahmi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, pada hari Jumat (3/2) giliran Jumhari bersilaturahmi dengan pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kepulauan Riau. Melalui Surat Keputusan Nomor: SK-03/PPMSI/VIII/2022 yang ditandatangani Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum sebagai Ketua Umum MSI menetapkan Anastasia Wiwik Swastiwi sebagai nakhoda MSI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2022-2027.

Wiwik, demikian panggilan akrabnya, menerima kunjungan Jumhari di ruang sekretaris Program Studi Hubungan Internasional, Fisip, UMRAH. Pada saat ini, selain mengajar Wiwik juga diamanahkan menjadi sekretaris prodi Hubungan Internasional di kampus yang berlokasi di Dompak tersebut. Dalam silaturahmi tersebut Jumhari didampingi Hendri Purnomo, sementara Wiwik ditemani pengurus MSI Kepulauan Riau, yaitu Dedi Arman – Sekretaris MSI (BRIN) dan Rendra Setyadiharja – Wakil sekretaris (Stispol Raja Haji).

Bagi Jumhari sosok Wiwik dan Dedi Arman bukanlah orang baru. Mereka sudah sering berjumpa pada kegiatan-kegiatan yang dihelat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya kegiatan yang berkaitan bidang sejarah. Wiwik sebelum menjadi pengajar di UMRAH dan Dedi Arman sebelum gabung dengan BRIN merupakan para peneliti di di BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Jumhari, Wiwik, dan Dedi Arman mempunyai latar belakang  keilmuan yang sama:  sejarah. Maka tidak herankan, jika pertemuan tersebut berlangsung dengan akrab dan cair. Pertemuan tersebut menjadi ajang reuni bagi mereka.  

Dalam pertemuan tersebut mereka membahas sinergitas BPK Wilayah IV dengan MSI Kepulauan Riau terkait dengan objek cagar budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui Provinsi Kepulauan Riau mempunyai banyak objek cagar budaya baik itu peninggalan masa Kesultanan Melayu Riau-Lingga, maupun masa kolonial, terlebih Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Hal tersebut membutuhkan perhatian dan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan sejarawan.

“Ke depannya BPK Wilayah IV akan memfasilitasi kegiatan asesmen bidang sejarah di Kota Tanjungpinang yang melibatkan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Tim Ahli Sejarah Pusat”, kata Jumhari.

Kegiatan asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan sertifikasi prosesi bidang tertentu, termasuk bidang sejarah. ***

(Jauhar Mubarok)