Bertempat di Aula Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat telah diadakan kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI – WBK) Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan Pendampingan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 2-3 Juni 2002 dan Tim Reformasi dan Birokrasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat selaku tim pendamping.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN BPNB Provinsi Kalimantan Barat baik PNS dan PPNPN, yang dibuka oleh kepala BPNB Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hendraswati. Dalam sambutannya beliau menyampaikan hasil evaluasi dari tim Penilai dari Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari LKE yang telah disusun oleh BPNB Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Reformasi Birokrasi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
Pada hari pertama kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI – WBK) ini adalah paparan capaian kinerja dan progress pembangunan reformasi birokrasi oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk mengisi LKE dari 6 (enam) tim Area Perubahan terhadap unsur pengungkit dalam LKE tersebut. Masing-masing tim berangggotakan 6 (enam) orang dan sebagai koordinator Area Manajemen Perubahan Benedikta Juliatri Widi Wulandari, Area Penataan Tatalaksana oleh Asnaini, Area Penataan Manajemen SDM oleh Eni Rohani, Penguatan Akuntabilitas Kinerja olehg Hendra Sidik, Penguatan Pengawasan oleh Lisyawati Nurcahyani dan Any Rahmayani, sebagai koordinator area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Selanjutnya pada hari kedua, Jumat (3/6/22) masing-masing pengungkit yang meliputi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi, Penataan Tatalaksana, Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik memaparkan hasil dari LKE yang telah disusun dan berikut dengan data dukungnya kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi dengan menunjukkan kekurangan data dukung yang harus dilengkapi untuk pembangunan satuan kerja menuju ZI – WBK .
