PONTIANAK – Polemik di antara Budaya dan Bencana; dampak kasus kebakaran lahan dan bencana asap terhadap tradisi dan keadilan akses tenurial di Kalimantan Barat. Demikian tema yang di usung dalam kegiatan dialog budaya dan kesejarahan, BPNB Pontianak dari tanggal 21 hingga 24 Oktober 2015.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Dikbud Provinsi Kalimantan Barat, berlangsung cukup seru dan alot. Terutama oleh karena pembahasan topik yang dibawakan oleh masing-masing nara sumber secara bergantian.
Pada session awal, Kombespol Suhadi, SW sebagai Kepala Satgas Karhutla Polda Kalbar memapar penanganan dan penindakan kasus-kasus pembakaran lahan dan hutan oleh jaringan korporasi dan masyarakat perorangan. Session berikutnya dilanjutkan oleh Stefanus Masiun, Kord. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar yang memapar dampak kasus kebakaran lahan dan hutan terhadap akses keadilan tenurial masyarakat di Kalimantan Barat.
Suasana dialog menjadi ramai manakala kombes Suhadi mencoba menguraikan bagaimana modus-modus yang terjadi dalam kasus-kasus kebakaran lahan di Kalimantan Barat selama ini. Terlebih, uraian Stefanus Masiun yang mengatakan bahwa spekulasi tentang asal muasal kabut asap kerap kali justru melibatkan entitas tradisi, yaitu para peladang atau petani tradisional sebagai yang pihak turut dipersalahkan.
Lebih lanjut Stefanus Masiuan juga menekankan bahwa kontribusi para peladang dan petani tradisional dalam kasus bencana asap di Kalimantan ini sangat tidak signifikan. Penting untuk diketahui, bahwa jaringan kepentingan yang melibatkan kekuasaan ekonomi dalam kasus-kasus kebakaran lahan dan bencana asap selama ini memang selalu memelihara polemik ini untuk keberlangsungan cara-cara mereka.
Tidak kalah serunya adalah paparan Prof, Dr Syamsuni Arman, Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak. Beliau memaparkan tentang kontrol dan peran IVEX (independent verification exercise) dalam kasus-kasus kebakaran dan pembakaran lahan-lahan konsesi perkebunan sawit di Kalimantan.
Sementara pemapar terakhir berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Kalbar. Sebagai salah satu lembaga yang eksis dalam pelestarian lingkungan hidup selama ini, mereka memapar korporasi jaringan kepentingan dan aktor dibalik kasus-kasus kebakaran lahan, serta langkah hukum untuk mengajukan gugatan selain skema citizen lawsuit.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen terhadap penanganan dampak kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak akan mengusung hasil dialog ini pada kongres kebudayaan Kalbar, tahun 2016 di Bengkayang. Dengan adanya masukan dari kegiatan dialog ini, semoga kongres kedepan nanti akan menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi pencegahan kasus-kasus seperti ini. Demikian mengutip sambutan penutup salah satu fungsional peneliti, mewakili kepala BPNB Pontianak (adm).
