Banda Aceh-Salah satu tugas pokok dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) adalah melakukan kajian/penelitian terkait sejarah dan nilai budaya lokal di wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan topik dan lokus yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2016 ini BPNB Aceh akan melaksanakan delapan topik kajian terkait sejarah dan nilai budaya. Adapun kedelapan topik kajian tersebut adalah: Kearifan Lokal Masyarakat Aceh di Aceh Jaya; Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak di Kota Medan; Karakteristik Masyarakat Maritim di Daerah Perbatasan Tanjung Balai; Pasar Tradisional di Aceh Besar; Maestro Seni di Aceh Utara; Pemetaan dan Toponimi Kabupaten/Kota di Aceh; Sejarah Pemerintahan Tradisional di Mandailing; dan Sejarah dan Budaya Maritim di Pidie.
![Salah satu sesi pemaparan proposal penelitian pada BPNB Aceh.](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/wp-content/uploads/sites/15/2016/03/IMG_4067-300x200.jpg)
Sebelum memasuki tahapan penelitian, BPNB Aceh telah terlebih dahulu melaksanakan bedah proposal terkait delapan topik penelitian tersebut, bertempat di Aula BPNB Aceh, di Kota Banda Aceh pada tanggal 10 s/d 11 Februari 2016 yang lalu. Pada rangkaian bedah proposal ini, kedelapan proposal penelitian tersebut telah dibedah, dikritisi dan mendapatkan sumbang saran dari para nara sumber yang berasal dari pihak akademisi yang sengaja diundang untuk dapat memperkuat dan memperdalam hasil dari kedelapan penelitian tersebut nantinya. Tidak sampai disitu saja, demi hasil penelitian yang lebih baik, tahun ini BPNB Aceh juga akan melibatkan/berkolaborasi dengan para peneliti dari luar BPNB Aceh.
![Pemaparan Proposal Penelitian Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak di Kota Medan oleh Tim Peneliti BPNB Aceh dengan pak Hotli Simanjuntak (wartawan senior) mitra bestari BPNB Aceh.](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh/wp-content/uploads/sites/15/2016/03/IMG_3981-300x200.jpg)
Hasil dari kedelapan topik penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah baik di daerah maupun pusat di dalam mengambil arah kebijakan terkait dengan pembangunan karakter bangsa.