Rencana Kolaborasi BPK XX dengan ICIR dan stakeholder lain di Maluku

0
45

Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions (ICIR) adalah kolaborasi lintas sektor yang fokus pada membangun gerakan kolektif untuk kewargaan inklusif dan berkeadilan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan, riset dan diseminasi pengetahuan.

ICIR berdiri tahun 2019 yang ditandai dengan penyelenggaraan International Conference on Indigenous Religions di Yogyakarta pada tanggal 1-3 Juli 2019. Konferensi dilanjutkan dengan konsolidasi masyarakat sipil yang dimotori oleh CRCS UGM, Yayasan SATUNAMA dan Komnas Perempuan.

Kepala BPK XX melakukan diskusi dengan pihak ICIR
Kepala BPK XX melakukan diskusi mengenai kolaborasi kegiatan dengan ICIR di Ambon

Saat ini ICIR telah menjangkau jaringan masyarakat sipil, kampus dan kementrian/Lembaga Negara. Di antaranya jaringan ICIR adalah CRCS UGM, Yayasan SATUNAMA, ICRS UGM, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI), Perempuan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PUANHAYATI), LIPI-PMB (BRIN), Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenristekdikti, PUSAD Paramadina, PUSKAHA Universitas Pancasila, Institut Jawa Islam Research (IJIR) UIN Tulung Agung, Prodi Studi Agama-agama UIN Saizu Purwokerto, Prodi Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga, Asosiasi Studi Agama Indonesia (ASAI). Pada tanggal 21 Juni 2024, kepala BPK Wilayah XX Dody Wiranto, S.S., M.Hum, bertempat di Magister Agama dan Lintas Budaya UGM, melakukan penjajagan kerjasama kolaborasi kegiatan dengan ICIR di Ambon. Dalam obrolannya Dr. Samsul Maarif, M.A., mengatakan nantinya kolaborasi juga akan menggandeng (Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), Universitas Pattimura dan beberapa komunitas serta LSM budaya di Maluku. Kegiatan kolaborasi ini juga mendukung strategi komunikasi Direktorat Jenderal Kebudayaan nanti di bulan Agustus 2024. Pada kesempatan ini pula, bertemu dengan Prof. Dr. Purwo Santoso, MA. melalui LPPM UGM, serta tim KKN UGM, membahas keberlanjutan living museum serta keterlibatan Kabupaten Maluku Tengah dalam Master Plan dan DED Banda Neira tahun 2023. Semoga penambahan jejaring kerja ini, akan memberikan energi baru bagi pemajuan budaya di Maluku.