Sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebudayaan (termasuk didalamnya urusan kepurbakalaan [baca: cagar budaya]) merupakan salah satu urusan pemerintahan didesentralisasikan ke daerah otonom. Bagaimana nasibnya kini setelah lebih dari satu...
Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Ahli Cagar Budaya. Peraturan ini memuat 13 point Standar Kompetensi Khusus bagi Ahli Cagar Budaya. Bagi yang pengin mengakses standar ini silahkan klik tautan...
