Keberadaan gedung-gedung bergaya kolonial di Boyolali tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari Kasunanan Surakarta, seperti pembentukan Kabupaten Gunung Pulisi dan nantinya akan berkembang menjadi Kabupaten Pangreh Projo bersamaan dengan terbentuknya pengadilan Pradoto.
Masa pemerintahan Gunung Pulisi sendiri terjadi antara tahun 1840 – 1918. Hal ini dilatarbelakangi sejak Pemerintahan PB IV yang mulai menunjukkan kemerosotan. Pada tahun 1809 terdapat perjanjian dengan Gubernur Jendral Daendels, yang salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah Sunan membiayai pembangunan loji di Boyolali dan perbaikan jalan Surakarta-Semarang dan Surakarta-Yogyakarta. Berkaitan dengan tanggung jawab Sunan yang harus memperbaiki jalan dan jembatan, maka didirikan pos-pos keamanan untuk menjaga lalu lintas barang di Surakarta. Pos-pos tersebut didirikan di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, dan Sragen. Wilayah-wilayah ini dikepalai oleh seorang Bupati Gunung Pulisi yang berada di bawah perintah patih kerajaan.
Sampai dengan tahun 1854, masih banyak abdi dalem Gunung Pulisi yang bertempat tinggal di Kutagara. Selanjutnya dibentuk Asisten Residen dan Peradilan Perdata Kabupaten yang dipimpin Tumenggung Pulisi. Kabupaten Gunung Pulisi berkembang menjadi Kabupaten Pangreh Praja bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Pradata Kabupaten dan Asisten Residen di kabupaten-kabupaten tersebut. Lembaga tersebut dipimpin oleh Patih (dengan gelar Raden Adipati). Pada tahun 1873, terjadi pembagian daerah yang lebih kecil disebut distrik. Kabupaten Boyolali dibagi menjadi 5 distrik, yaitu Boyolali, Tumang, Banyudono, Koripan dan Jatinom.
Terkait dengan hal di atas, di Boyolali, terutama komplek Pulisen mulai berdiri beberapa bangunan, antara lain:
- Pos pos keamanan seperti benteng dan tangsi tentara pada tahun 1914.
Benteng di Boyolali bernama “Benteng Renovatum”[1] semula berdiri di lokasi yang sekarang digunakan sebagai Taman Kota Sono Kridanggo, sedang tangsi tentara masih berdiri sampai sekarang di Jl. Melati, tepat di belakang Gedung Bank Jateng Boyolali / BPD.
- Pelayanan kesehatan yang selama abad 19 dipercayakan sepenuhnya kepada pelayanan kesehatan militer[2]:
- Militair Geneeskundige Dienst, Pada bulan Juli tahun 1808 keluarlah sebuah peraturan yang membentuk sebuah institusi pertama yang khusus menangani masalah kesehatan di Nusantara. Bangunan ini menempati lokasi yang sekarang dimanfaatkan sebagai Dinas Kesehatan Boyolali.
- Rumah Sakit. bangunan bekas rumah sakit saat ini dimanfaatkan sebagai Kantor Asuransi Bringin Life.
- Pengadilan dibangun bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Pradata. bangunan ini didirikan tepat di sebelah selatan Gedung Bank Jateng Boyolali / BPD.
- Di samping itu tumbuh bangunan-bangunan yang digunakan untuk pemerintahan, seperti:
- Kepatihan, yang sekarang berfungsi sebagai Bank Bumi Daya Cab. Boyolali,
- Rumah Asisten Wedono, yang sekarang berfungsi untuk Rumah Sakit Natalia,
- Tempat Hiburan / Societed. masyarakat menyebutnya sebagai Kamar Bola. Bangunan ini sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Bank Jateng (BPD) Boyolali.
Sumber: Laporan Bantuan Teknis Pelestarian Gedung Kantor Dinas Kesehatan Boyolali BPCB Jateng
