Diorama II Menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Salah satu adegan dome keempatbelas pada Diorama II adalah adegan anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran yang Berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 17 September 1945.
Keberadaan Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.
Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1932. Usaha tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Pada masa pendudukan Jepang usaha tersebut diulangi untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional namun kembali menemui kegagalan yang kedua kalinya.
Usaha untuk membentuk PMI baru mendapat angin segar setelah masa kemerdekaan. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran Martoadmodjo yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).
Akhirnya Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.
PMI di daerah istimewa Yogyakarta secara resmi dibentuk berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tanggal 27 Oktober 1945, tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan anggota-anggota TKR. Pada masa awal kemerdekaan PMI telah menunjukkan besar peranannya dalam membantu korban perang. Ketika terjadi aksi pelucutan senjata Jepang di Kotabaru yang mengakibatkan meletusnya pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945, PMI telah menunjukkan kiprahnya. Pos PMI didirikan di Pos Polisi Gondokusuman. Sebagai pelopor PMI antara lain Ibu Astuti Darmosugito. Demikian pula pada masa perang kemerdekaan pertama (1947) dan perang kemerdekaan kedua (1948), PMI banyak berjasa dalam menolong korban perang. Bantuan obat-obatan dari luar negeri pun berhasil masuk ke Indonesia berkat perjuangan PMI melalui Palang Merah Internasional.
Pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1946 PMI mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut berhasil dibentuk Panitia Pusat PMI, antara lain sebagai berikut :
Ketua : Drs. Moh. Hatta
Wakil Ketua I : Dr. Buntaran Martoadmodjo (Menkes)
Wakil Ketua II : Mr. AA. Maramis
Wakil Ketua III : Dr. R. Mohchtar
Sekretariat : Dr. Saroso
Dr. Samsuddin
Dr. Bahder Djohan
Bendahara : Mr. Abd. Karim dan Tn. Ramelan
Komisaris Pengangkutan: Drs. Surono Prodjohusodo
Komisaris RS Obat : Wk. Menteri Kesehatan
Komisaris PMI : Angkatan Muda Hertog
Anggota : Dr. Wirasmo, Dr. Sarwono, Dr. Maj. Sudibjo, Dr. Samalo, Dr. Suroso
Pengurus Harian Pusat PMI
Ketua : Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo
Wakil Ketua : Dr. Poedjo Darmohoesodo
Sekretaris : Dr. T. St. Diapari
Bendahara : Mr. Abd. Karim dan Tn. Gozali
Anggota : Tn. Ramelan, Nj. Ratulangi, Tn. Brotosajogjo
