Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berisi laporan capaian kinerja (performance result) selama tahun 2010 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2010 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014 dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala merupakan LAKIP pertama Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Rencana Kinerja Direktorat Sejarah dan Purbakala Tahun 2010 adalah berisi program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan di bidang  sejarah dan purbakala yang terkait dengan programkesejarahan, kepurbakalaan, danpermuseuman/pengelolaan kekayaan budaya,  meliputi sub program/kegiatan: pengembangan nilai sejarah, pengembangan geografi sejarah, pengembangan pengelolaan peninggalan bawah air, pengembangan pengelolaan peninggalan purbakala, pengembangan pengelolaan permuseuman, pengembangan pengelolaan Museum Nasional, pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala (UPT bidang Purbakala), dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala/optimalisasi koordinasi pengembangan sejarah dan purbakala.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Tahun 2010, menetapkan tigatujuan yang dijabarkan lagidalamtigasasaran strategisdandelapansasarankegiatanprioritas. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala adalah meningkatnya pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kekayaanbudaya yang dapatmemberikankesejahteraansecaraberkelanjutan.

A.  Latar  Belakang

Kehidupan manusia merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah ataupun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman. Karena itu tugas kita sekarang adalah antara lain menyelamatkan dan memelihara hasil budaya manusia terdahulu. Sisa-sisa peninggalan orang terdahulu itu penting dipelihara sebagai pelajaran hidup bagi generasi berikutnya.

Obyek Benda/Bangunan Cagar Budaya (BCB), selain memiliki kedudukan penting sebagai bukti-bukti yang berperan sebagai pengkonstruksi sejarah Nusantara, juga memiliki potensi yang besar sebagai obyek wisata budaya dan sejarah. Kekayaan obyek BCB di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua merupakan potensi yang sangat baik jika dapat diintegrasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dalam rangka pemanfaatannya yang merupakan salah satu unsur dari pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan). Tentunya hal ini bukanlah sesuatu hal yang sederhana  tetapi memerlukan kerja sama seluruh pihak yang berkepentingan.

Saat ini pada era otonomi daerah, telah berkembang pula tuntutan akan hak dalam pengelolaan cagar budaya dan museum oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, kepedulianakan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya dan permuseuman di kalangan internasional sudah tinggi, ditandai dengan adanya konvensi internasional pelestarian budaya dan permuseuman yang berimplikasi pada upaya pelestarian warisan budaya dan museum di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam era globalisasi di bidang kebudayaan

B. Peran Strategis Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memilikiperansrategisdalamrangka pelestarian (pelindungan, pengembangan, danpemanfaatan) sejarah dan purbakala yang sekaligus menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat dalam rangka penguatan pelestarian sejarah dan purbakala. Upaya-upayapenanamannilai-nilai sejarah, pelestarian benda-benda tinggalan purbakala, serta pengembangan permuseuman menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun jatidiri bangsa agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan bagi generasi muda dan mendukung upaya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.Di samping itu upaya pelestarian tersebut juga memiliki manfaat ideologis, akademis, dan ekonomis sebagai kekayaan dan kearifan intelektual bangsa di masa lampau.Untuk itu Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala. Hal ini dilakukan untuk mencapai salah satu misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu melakukan pelestarian kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur Bangsa Indonesia.

C. Kondisi dan Permasalahan

Kondisi obyektif saat ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Disamping itu apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya seperti candi, istana, masjid kuno, monumen, dan bangunan bersejarah lainnya belum berkembangsecara optimal. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya. Disampingitu, museum sebagai sarana informasi, edukasi, dan rekreasi belumsepenuhnyaterealisasi.Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan upaya pelindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan warisan budaya  (benda, bangunan, situs, dankawasancagarbudaya) dannilai-nilaisejarahdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dalam perkembangannya juga memiliki kontribusi yang cukup penting dalam rangka memperkokoh ketahanan budaya  serta persatuan dan  kesatuan bangsa dari  ancaman konflik  yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Pembangunan sejarah dan purbakala  diharapkan akan dapat berperan dalam membangun watak bangsa.

Sampai tahun 2010, permasalahan pokok di bidang sejarah dan purbakala sebagai berikut :

  • Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan purbakala sebagai identitas asli Bangsa  Indonesia akan menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan bangsa;
  • Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap  perubahan lingkungan geografi sejarah dan lemahnya pemahaman tentang kondisi wilayah Indonesia;
  • Perdagangan ilegal, pemalsuan, dan pencurian benda cagar budayadisebabkan faktorekonomikarenaberhadapan padasituasi yang sulit bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan penghasilan
  • Masihrendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghargaan pada benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala telah mendorong tindakan-tindakan yang merusak kelestarian obyek tersebut
  • Masih kurangnya perhatian masyarakatterhadappengelolaan kekayaan budaya dengan adanya kecenderungan pengalihan fungsi bangunan, situs, dankawasancagar budaya menjadi ruang komersial yang modern tanpa mematuhi azas pelestarian bangunan cagar budaya.

D.   Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan SDM Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tanggal 27 Mei 2005 dan Perubahannya tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang sejarah dan purbakala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut di atas, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan kebijakan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Sejarah dan Purbakala

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala dan museum

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;

e.  Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tanggal 27 Mei 2005 dan Perubahannya,  Direktorat  Jenderal Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan  5 (lima) Direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala;

b. Direktorat Nilai Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah;

c.  Direktorat Geografi Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang geografi sejarah;

d.  Direktorat Peninggalan Bawah Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan bawah air;

e. Direktorat Peninggalan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan purbakala;

f. Direktorat Museum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Museum.

Selain unit kerja tersebut di atas, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu dan membawahi Unit Pelaksana Teknis ( UPT), meliputi :  Museum, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Konservasi dan Museum Khusus. Adapun Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, sebagai berikut :

Museum :

1)    Museum Nasional;

2)    Museum Sumpah Pemuda;

3)    Museum Kebangkitan Nasional;

4)    Museum Perumusan Naskah Proklamasi;

5)    Museum Basuki Abdullah;

6)    Museum Benteng Verdeburg.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala :

1)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi NAD dan Sumatera Utara;

2)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat dan Riau;

3)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi  dengan wilayah kerja : Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

4)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang dengan wilayah kerja : Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;

5)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Prambanan  dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;

6)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta   dengan wilayah kerja  Provinsi D.I. Yogyakarta;

7)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan,   dengan wilayah kerja  Provinsi Jawa Timur;

8)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gianyar,   dengan wilayah kerja  Provinsi : Bali, NTT dan NTB;

9)    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar,   dengan wilayah kerja  Provinsi : Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;

10)  Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;

11)  Balai Konservasi Peninggalan Purbakala Borobudur.

12)  Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda

13) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo

14) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Ternate

Sumber Daya Manusia

a. Jumlah SDM di Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala  :

  1. 3.032 orang

b. Terdiri dari :

  1. Golongan I        =      731 orang
  2. Golongan II      =   1.224 orang
  3. Gol. III               =   1.001 orang
  4. Gol. IV               =        76 orang

Berdasarkan pendidikan :

  1. SD                               =      497 orang
  2. SLTP                         =      687 orang
  3. SMU/SMK             =  1.124orang
  4. D3                              =       43orang
  5. S1                               =     476orang
  6. S2                               =       81orang
  7. S3                               =     2 orang

Secara Gender :

  1. Perempuan   :    458 orang
  2. Laki-laki         :   2.451 orang

- BerdasarkanUsia:

  1. 16-30 Tahun :      123 orang
  2. 31-40 Tahun :      650 orang
  3. 41-50 Tahun :   1.386 orang
  4. 51-56 Tahun :      745 orang
  5. 57-60 Tahun :          2 orang

E. Landasan Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Peraturan Presiden RI Nomor5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014.
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP).
  5. InstruksiPresiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentangPercepatanPemberantasanKorupsi
  6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
  7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 dan Perubahannya tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perubahannya.
  8. Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun  2010-2014.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!