Direktorat Jenderal Kebudayaan

Laporan Kegiatan Tahunan

Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai salah satu unit kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, memegang kebijakan pengelolaan kekayaan asset budaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka setiap tahun disusun Laporan  Tahunan Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

A.Latar Belakang

Program-program Pembangunan Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah I (RPJMN) 2005-2009, telah mencapai berbagai kemajuan, khususnya di bidang sejarah dan purbakala telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, antara lain ditandai dengan meningkatnya perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari upaya pengembangan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat identitas nasional, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya melalui penyelamatan dan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, serta memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidak adilan melalui penanggulangan kasus kepurbakalaan dan permuseuman di 33 provinsi dan pendukungan pengelolaan kekayaan budaya daerah serta pendukungan pengelolaan museum daerah.

B.Dasar

Laporan Tahunan 2010 Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, KementerianKebudayaan

dan Pariwisata disusun berdasarkan:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, nomor KM.17/HK.001/MKP-2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0006/040-04.04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
  10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) direktorat Jenderal Sejarah dan     Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Amggaran 2010 Nomor : KU.202/1/4/SEKJEN/KKP/2010 Tanggal 4 Januari 2010.

C.Maksud Dan Tujuan

1.   Maksud

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan dana dan fasilitas/sarana yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala selama satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

2.Tujuan

Laporan Tahunan program/kegiatan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2010 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan oleh Direktorat-direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Disamping itu laporan tahunan ini diharapkan juga dapat memberikan bahan informasi tentang hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, guna mendapat perbaikan dan sebagai masukan dalam penyusunan rencana dan program kegiatan mendatang.

D.  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, tahun anggaran 2010 yang terdiri :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
  2. Direktorat Nilai Sejarah;
  3. Direktorat Geografi Sejarah;
  4. Direktorat Peninggalan Purbakala;
  5. Direktorat Peninggalan Bawah Air;
  6. Direktorat Museum.

Keadaan Organisasi, Kepegawaian, Perlengkapan Dan Anggaran 

  1. Organisasi Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala
    1. Sekertariat direktorat jendral sejarah dan purbakala.
    2. Direktorat nilai sejarah
    3. Direktorat geografi Sejarah
    4. Direktorat peninggalan bawah air
    5. Direktorat peninggalan purbakala
    6. Direktorat museum

B.   Kepegawaian Dan Organisasi

C.   Perlengkapan, Rumah Tangga,Dan Tata Persuratan

D.   Anggaran

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!